Pemerintah menyiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dua wilayah ditetapkan sebagai lokasi awal, yakni Sumatera dan Kalimantan, masing-masing dengan kapasitas 250 megawatt (MW) sehingga total 500 MW.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pembangunan PLTN menghadapi sejumlah tantangan, mulai dukungan politik, pembentukan institusi, hingga dukungan sosial dan masyarakat. Dalam jangka panjang, kapasitas PLTN ditargetkan mencapai 7.000 MW atau 7 gigawatt (GW) hingga 2040.
“Tapi begitu 7 gigawatt itu akan dikeluarkan dalam RUPTL, ini tapaknya pun perlu ditentukan, kebijakannya pun harus jelas, kemudian institusinya pun harus dibangun. Dukungan politik pun, ini menjadi salah satu tantangan dari nuklir adalah dukungan politik, dan dukungan dari sosial dan masyarakat,” ujar Darmawan dalam rapat bersama Komisi XII DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Ia juga menyinggung kebutuhan infrastruktur transmisi listrik sepanjang 48 ribu kilometer sirkuit (kms), lebih panjang dari keliling bumi 42 ribu km, dengan nilai investasi sekitar Rp 434 triliun untuk mendukung energi baru terbarukan (EBT).
“Bahwa number one challenge of nuclear development adalah dukungan politik. Nah, tentu saja dengan adanya ini, untuk transmisi saja 48 ribu kilometer sedikit, keliling bumi 42 ribu. Jadi ini keliling bumi masih ada 7 ribu kilometer, on top dari keliling bumi. Dengan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 434 triliun,” jelasnya.
Sebagai tambahan, PLTN dengan kapasitas 500 MW ditargetkan mulai beroperasi komersial pada 2032 atau 2033. Kementerian ESDM juga tengah mempersiapkan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) sebagai Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir.
Tonton juga video “Mungkinkah PLTN Pertama di Indonesia Bakal Beroperasi di 2032?” di sini:
