Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Pemerintah menargetkan bisa membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berkapasitas hingga 35 gigawatt (GW). Target tersebut bersifat jangka panjang hingga tahun 2060.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan, target tersebut sudah tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
“Dalam RUKN target kita untuk nuklir itu sampai 35 GW sampai 2060. Ini kalau model landbase, ada sekitar 30 unit lebih pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi kalau kita bilang renewable energy, ini nuklir adalah salah satu solusi untuk base load,” ujar Eniya dalam Human Capital Summit 2025 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).
Tak hanya itu, pengembangan nuklir juga tercantum dalam Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034. Dalam RUPTL itu ditetapkan dua wilayah yang akan menjadi lokasi pertama pengembangan PLTN yaitu Sumatera dan Kalimantan.
“Dalam RUPTL ada dua lokasi sebesar 500 Megawatt (MW) di dua lokasi. Sistem gridnya kita sudah tentukan, yaitu sistem grid di Kalimantan dan di Sumatera. Dua-duanya masing-masing 250 MW,” jelas Eniya.
Menurut Eniya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan PLTN sudah bisa masuk ke transmisi atau jaringan listrik (on-grid) mulai tahun 2032. Untuk mendukung itu Kementerian ESDM berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya, salah satunya dalam pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir.
Untuk mendukung pengembangan nuklir dibutuhkan juga sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, baik untuk sisi operasional, keamanan, hingga untuk mengantisipasi hal-hal krusial lainnya. Eniya sempat menyinggung insiden ledakan reaktor nuklir Chernobyl di Rusia hingga Fukushima di Jepang.
“Fukushima itu akhirnya melahirkan apa? New standard for nuclear power plant. Multi-disaster risk management. Jadi, kalau ada tsunami, ada gempa bareng gitu, itu harus ada satu mitigasi tertentu. Nah, sejak Fukushima, itu ada konsep standar yang lebih tinggi lagi, yang harus dirujuk semua negara,” jelasnya.
“Nah besok kalau kita menerapkan nuklir ini sudah pasti kita merujuk kepada standar yang paling baru. Jadi, safety-nya makin naik, lalu pemberterimaan masyarakat yang masif, kita ingin sosialisasi yang lebih masif, dan juga kebutuhan SDM ini nggak gampang,” tutup Eniya.
