Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) ke-4 yang diselenggarakan di Incheon, Korea Selatan pada 22-23 Oktober 2025. Ia mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang berhalangan hadir.
Dalam pertemuan tersebut Roro menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong jalannya perdagangan antara negara menggunakan Praktik Regulasi yang Baik atau Good Regulatory Practices (GRP) guna memastikan regulasi yang transparan, efisien dan menghilangkan hambatan.
“Kami menekankan pentingnya tata kelola regulasi yang adaptif dan fleksibel agar dapat secara efektif mengimbangi inovasi yang pesat. Kami turut mendorong perekonomian untuk menjalin kerja sama regulasi internasional, menghilangkan hambatan yang tidak perlu guna mendorong pasar yang lebih terhubung, dan berupaya meningkatkan interoperabilitas regulasi dengan menggunakan standar internasional untuk menyelaraskan regulasi jika diperlukan,” jelas Roro dikutip Jumat (24/10/2025).
Menurut Roro hal itu disambut baik oleh Menteri Reformasi Struktural APEC yang menilai berbagai hambatan struktural masih perlu diatasi, termasuk ketidaksinkronan regulasi yang dapat menghambat peningkatan konektivitas, inovasi, dan kesejahteraan di kawasan.
“Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang berkelanjutan serta kerja sama regulasi yang lebih erat untuk menjawab tantangan baru, membuka peluang ekonomi, dan memastikan pertumbuhan yang inklusif bagi seluruh anggota APEC,” ungkapnya.
Sebenarnya untuk mengatasi hambatan perdagangan, telah ada kebijakan kemudahan kerja sama melalui Ease of Doing Business (EoDB) APEC. Kebijakan itu dibuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fungsi pasar yang efisien.
“Kami menyambut baik keberhasilan dari implementasi Rencana Aksi EoDB APEC Ke-3 dan mendukung Rencana Aksi EoDB APEC Ke-4 pada periode tahun 2026-2035. Kami akan berupaya bersama untuk mencapai target APEC secara keseluruhan, yaitu peningkatan sebesar 20% di lima area prioritas yang telah diperbarui, pada tahun 2035,” ungkap Roro.
Lebih lanjut, diketahui terdapat lima hal yang menjadi prioritas anggota APEC untuk meningkatkan perekonomian, yaitu perdagangan dan investasi, inovasi dan digitalisasi, pertumbuhan yang kuat seimbang, aman, berkelanjutan, dan inklusif, kemudian Kerja sama teknis dan ekonomi atau Economic and Technical Cooperation (ECOTECH), terakhir Bogor Goals.
Sebagai tindak lanjut, para Menteri Reformasi Struktural APEC menyepakati Strengthened and Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (SEAASR) 2026-2030 yang akan menjadi panduan utama bagi upaya reformasi struktural APEC dalam lima tahun mendatang.
“SEAASR ini memuat empat pilar strategis yang menjadi acuan bagi ekonomi anggota APEC dalam mengatasi berbagai hambatan struktural serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan,” terangnya.
Keempat pilar tersebut yaitu menciptakan persaingan yang adil dan berorientasi pasar, membangun lingkungan yang mendukung bagi dunia usaha, mendorong inovasi dan digitalisasi, serta memberdayakan seluruh masyarakat untuk mencapai potensi ekonominya demi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Roro mengungkapkan, para Menteri Reformasi Struktural APEC juga menekankan pentingnya memperkuat upaya reformasi struktural secara berkelanjutan agar memberikan hasil yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi perekonomian kawasan.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Upaya tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan pembelajaran dari agenda reformasi sebelumnya, sekaligus menyempurnakan pendekatan melalui peningkatan proses implementasi dan evaluasi, pengembangan kapasitas, serta penguatan penjangkauan dan kesadaran publik, termasuk melalui kolaborasi dengan sektor swasta.
Dalam konteks peningkatan konektivitas, para Menteri Reformasi Struktural APEC menegaskan komitmen untuk menciptakan pasar dan lingkungan usaha yang adil, terbuka dengan orientasi pasar di seluruh kawasan Asia-Pasifik.
Para Menteri Reformasi Struktural APEC juga menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja, termasuk melalui Asia-Pasific Economic Cooperation Business Advisory Council (ABAC).
“ABAC berperan penting dalam memastikan kebijakan reformasi struktural APEC tetap selaras dengan dinamika dunia usaha dan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang kompetitif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global. Rekomendasi dari ABAC akan menjadi masukan strategis dalam perumusan kebijakan APEC ke depan, khususnya untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Roro pun turut mendorong transformasi digital di seluruh kawasan dan juga turut mengkaji potensi teknologi yang sedang berkembang seperti, kecerdasan buatan (AI), mendorong ekosistem digital yang aman dan andal serta menjembatani kesenjangan digital, dan mengembangkan kerangka kerja yang mendukung.
“Kami juga akan berupaya memperkuat pengembangan keterampilan, mendorong infrastruktur yang tangguh, dan meningkatkan akses keuangan. Sehubungan dengan hal ini, kami menyambut baik topik Laporan Kebijakan Ekonomi APEC 2026 (AEPR) Reformasi Struktural dan Transformasi Digital Berbasis AI yang akan memungkinkan berbagi praktik terbaik dan untuk meningkatkan reformasi struktural dan memanfaatkan transformasi,” jelas Roro. ajak
