PT Pertamina (Persero) angkat bicara soal TNI menjaga kilang perusahaan. VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan penjagaan dari TNI merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga objek vital nasional.
“Jadi untuk penjagaan kilang yang dikeluarkan statement dari Kemenhan, kami tentunya menyambut baik bahwa ini juga akan bersinergi antara instansi, kemudian juga akan bersinergi dengan pengamanan internal kami dalam pengamanan objek strategis yang dimiliki oleh Pertamina,” katanya dalam Media Briefing Satgas Nataru di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Baron mengatakan hadirnya TNI untuk menjaga kilang Pertamina juga akan berdampak positif bagi kesiapan Pertamina menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Ia mengatakan penjagaan TNI ini bukan hanya untuk fasilitas Pertamina, tetapi juga mencakup semua objek strategis yang mempunyai dampak besar bagi negara.
“Selanjutnya juga penjagaan ini tentu bisa berdampak juga dalam proses Nataru kami. Jadi ini memperkuat lapisan pengamanan yang ada di dalam kilang-kilang ataupun objek strategis lainnya,” katanya.
Sebelumnya, penugasan TNI untuk menjaga kilang disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie mengatakan TNI akan mengawasi kilang-kilang milik Pertamina. Menhan menyebut hal itu bagian dari tugas operasi militer selain perang (OMSP).
Hal itu disampaikan Sjafrie usai Rapat Kerja yang digelar secara tertutup dengan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11). Mulanya Sjafrie membahas soal penambahan kekuatan Batalyon Teritorial Pembangunan di sejumlah wilayah RI.
“Menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita,” kata Sjafrie dikutip dari detiknews.
Ia lantas menjelaskan maksud dari penjagaan kilang Pertamina itu. Sjafrie mengatakan penempatan prajurit di sana termasuk pengamanan instalasi strategis. Ia menyebut pengamanan itu dimulai pada Desember melibatkan Angkatan Darat yang dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
“Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS),” ungkap Sjafrie. respons
