Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemindahan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke bank.
Dana Rp 200 triliun itu akan ditempatkan ke bank nasional dalam bentuk rekening pemerintah. Langkah ini diambil agar bank agresif menyalurkan kredit ke masyarakat.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai Rapat Terbatas Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Purabaya mengatakan penempatan Rp 200 triliun ke sistem perbankan tersebut mirip dengan deposito. Ia mengatakan bahwa pemerintah seolah-olah menaruh uang di bank.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Bank tetap yang mengatur penyaluran dananya, tapi jika sewaktu-waktu pemerintah butuh, uang itu bisa ditarik kembali.
“Sudah, sudah setuju. Jadi itu sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini sistemnya seperti Anda naruh deposito ke bank, kira-kira gitu kasarnya,” katanya.
“Nanti penyalurannya terserah bank, kalau nanti saya mau pakai, saya ambil. Jadi nanti diupayakan penyalurannya ke bukan dibelikan SUN (Surat Utang Negara) lagi, atau satu lagi. Kita minta ke BI agar tidak diserap uangnya. Uangnya akan dimasukkan ke sistem perekonomian dan ekonomi bisa jalan,” terang mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Purbaya menambahkan tujuan penempatan dana Rp 200 triliun ke sistem perbankan tak lain untuk menggerakkan perekonomian Indonesia dan memaksa bank lebih agresif menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Sehingga perputaran uang dimasyarakat akan berjalan.
“Tujuannya agar bank bisa punya duit cash banyak tiba-tiba dan bank tidak bisa menaruh di tempat lain selain di kredit kan. Jadi kita memaksa market mechanism berjalan,” katanya.
Simak juga Video: Menkeu Purbaya Usul Anggaran Kemenkeu Rp 52,016 T di 2026
