Tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat sempat ditanggapi enteng oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bendahara negara yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto kini meminta maaf atas pernyataannya sendiri.
Purbaya mengaku sempat salah bicara soal tuntutan tersebut. Dia mengatakan tuntutan itu muncul karena kebanyakan masyarakat kesulitan dalam hidupnya. Dia merevisi pernyataannya yang menyebut tuntutan itu muncul dari sebagian kecil rakyat saja.
“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan,” ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Purbaya Minta Maaf
Dia memohon maaf atas pernyataannya yang ditanggapi negatif oleh masyarakat dan viral di media sosial. “Jadi, itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” katanya.
Eks Bos LPS itu mengaku kaget pernyataannya viral dan direspons negatif masyarakat. Namun, menurutnya semua itu akan menjadi pembelajaran untuknya dan berjanji akan melakukan perbaikan.
“Kaget juga, tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki, tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, ‘oh biar aja rakyat’ atau ‘itu yang susah aja.’ Nggak begitu,” ungkap Purbaya.
Merespons tuntutan 17+8 yang muncul, Purbaya mengatakan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang kini dipimpinnya akan berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja kembali terbuka lebar bagi masyarakat.
“Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerjaan. Bukan mereka ya. Semuanya, masyarakat, bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya sebetulnya,” sebut Purbaya.
Pernyataan Purbaya soal Tuntutan 17+8
Purbaya sebelumnya nampak menganggap enteng tuntutan 17+8. Pernyataan ini muncul saat dirinya pertama kali hadir di Kementerian Keuangan sebagai Menteri. Saat itu ketika ditanya soal tuntutan 17+8 yang muncul di tengah masyarakat, Purbaya bilang belum mempelajari secara keseluruhan tuntutan tersebut. Dia menilai tuntutan itu datang dari sebagian kecil rakyat yang hidupnya terganggu dan masih kurang sejahtera.
“Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025) kemarin.
Menurut Purbaya, tuntutan itu akan hilang jika ia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jika ekonomi mencapai 6-7%, masyarakat tidak akan demo karena sibuk bekerja dan makan enak.
“Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” lanjut Purbaya menekankan.
