Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menawarkan jalur legal bagi produsen rokok ilegal melalui Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Purbaya mengaku akan bertemu langsung dengan produsen rokok-rokok ilegal.
Purbaya memastikan pemerintah akan membina produsen rokok ilegal. Ia pun telah mengirimkan orang untuk bertemu langsung dengan para pemain rokok ilegal untuk bergabung ke KIHT.
“Untuk rokok, jadi nggak akan kita bunuh. Justru, bukan kita binasakan, tapi kita bina. Karena saya sudah kirim orang-orang untuk berdiskusi dengan siapa, juragan-juragan rokok yang gelap itu ketahuan kan namanya siapa saja, untuk gabung dengan apa lah kawasan yang disebut KIHT, Kawasan Industri Hasil Tembakau,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan DPD, di Gedung DPD, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).
Purbaya menilai kebijakan ini membuat kedua pihak, baik pemerintah dan juga produsen rokok ilegal diuntungkan. Bagi produsen rokok ilegal dapat tenang karena beroperasi di jalur resmi. Pada saat yang sama, negara mendapatkan tambahan penerimaan lebih besar.
Selain itu, pengawasan produksi menjadi lebih terkendali. Sebab, rokok ilegal yang beredar bukan hanya produksi dalam negeri, tapi juga dari luar negeri.
“Dan saya jadi tahu kalau rokok asing yang masuk, kita langsung hajar sampai pengimpornya. Tapi ketika campur sama rokok yang ilegal dalam negeri, kita agak bingung juga siapa yang ini. Lebih susah kerjanya. Jadi seperti itu,” terang Purbaya.
Bendahara Negara itu menjelaskan KIHT yang dikembangkan di Jawa Timur ditargetkan dapat berjalan pada Februari 2026. Selain Jawa Timur, KIHT juga akan diperluas di Madura.
Untuk merealisasikan hal itu, Purbaya akan bertemu dengan produsen rokok ilegal di Madura. Momentum itu juga menjadi kesempatan Purbaya mendengar langsung keluhan dari produsen rokok ilegal.
“Kita mau ke Madura, dengan Madura juga sudah diskusi. Jadi kita sudah ngomong sama juragan-juragan di sana, akan ada yang ketemu dengan saya. Saya mau lihat seperti apa sih keberatannya dia. Tapi yang jelas mereka harus masuk ke tempat yang legal. Saya nggak bisa mengizinkan produk ilegal masuk di perekonomian kita. Karena ada yang bayar, ada yang nggak, nggak adil kan? Jadi tujuan kita itu membuat semuanya legal,” imbuh Purbaya.
