Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal dana pemerintah daaerah (pemda) mengendap di bank. Menurutnya, pemda masih memiliki dana cukup banyak meski anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas.
Sebagai informasi, alokasi anggaran TKD dalam RAPBN 2026 mulanya hanya dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Angka ini itu turun Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.
Alhasil, sejumlah gubernur menyambangi Kementerian Keuangan melayangkan protes. Menurut Purbaya pemda seharusnya fokus terlebih dulu untuk menghabiskan uang yang mengendap di bank.
“Kemarin datang ke saya ribut aja, uangnya masih banyak. Padahal habisin aja duitnya, baru ribut ke saya. Begitu saya lihat lagi, oh duitnya masih banyak,” tutur Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komite IV DPD, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).
Meski TKD turun, Purbaya mengungkapkan nilai rupiah dari program yang dialokasikan ke daerah naik dari Rp 930,7 triliun menjadi Rp 1.377 triliun. Ada kenaikan Rp 447,2 triliun untuk program pusat ke daerah.
Purbaya menilai dengan meningkatnya alokasi anggaran program prioritas ke daerah ini seharusnya dampak ke daerah lebih tinggi. Namun, ia pun memaklumi keluhan pemerintah daerah (Pemda).
“Kalau begini terus seolah-olah balik dari desentralisasi ke sentralisasi. Jadi gini, saya kan Menteri Keuangan juga baru, saya lihat oh balik ini. Berarti ke arah sentralisasi lagi. Cuma kenapa ada kebijakan seperti ini? Dugaan saya karena daerah belanjanya belum cukup bagus,” beber Purbaya.
Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan itu menegaskan perbaikan tata kelola menjadi kunci penting, termasuk dengan optimalisasi penyerapan anggaran yang mengendap di bank itu, agar pemerintah pusat menaikkan anggaran TKD.
Hal juga nantinya bisa menjadi alasan Purbaya mengusulkan ke Presiden Prabowo Subianto menaikkan anggaran TKD.
“Saya perlu cerita lebih kuat dari pemda-pemda tentang belanjanya supaya saya bisa angkat ini debat ke Presiden saya untuk bilang ‘Pak daerah sudah bagus sekarang, kita biar saja mereka bangun sesuai kemampuan mereka, kita baru awasi dari pusat’,” terang Purbaya.
Probowo juga meminta anggota DPD RI untuk berbicara agar Pemda memperbaiki tata kelola. Purbaya menegaskan tanpa adanya perbaikan tata kelola Pemda, ia tidak bisa memperjuangkan.
“Tanpa track record, let’s say triwulan ke depan. Saya pasti yang ngomong begitu digebuk duluan. Jadi, bapak bapak ibu-ibu tolong bicara dengan Pemda untuk diperbaiki semuanya supaya saya bisa membantu mereka juga. Kalau nggak ya saya digebuk duluan,” tutur Purbaya. kritik
