Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf kepada kementerian/lembaga (KL) dan pemerintah daerah (pemda) yang sempat tersinggung dengan perkataannya. Hal ini terkait lambatnya realisasi belanja daerah.
Menurut Purbaya, kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan agar ekonomi berjalan sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pusat.
“Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi yang benar lah habiskan tuh duit,” kata Purbaya, dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Dalam beberapa waktu belakangan, Purbaya aktif mendorong KL dan Pemda untuk menggeber realisasi anggaran belanjanya. Hal ini menyusul masih banyaknya anggaran yang nganggur memasuki kuartal IV 2025.
Ia telah melakukan safari, berkeliling ke KL yang serapan anggaran belanjanya masih rendah. Purbaya juga menyoroti tentang banyaknya dana Pemda yang masih mengendap di perbankan.
Menurutnya, kunjungan ke kantor KL bukan untuk mengintervensi kebijakan. Langkah ini dilakukannya untuk membantu KL menyelesaikan masalah uang nganggur yang tidak dimanfaatkan, sehingga belum berdampak ke perputaran ekonomi.
“Saya nggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka. Program anda apa? Habiskan uangnya. Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Kalau nggak kan uangnya nganggur,” ujar Purbaya.
“Satu, saya bayar bunga untuk uang yang nggak dipakai. Yang kedua, ekonomi lagi susah nggak terdorong. Habis itu sudah mulai menyebar di kementerian, kayaknya ada pada sebel sama saya tuh, biar aja,” sambungnya.
Di samping itu, Purbaya juga menyampaikan, pihaknya belum melakukan ekspansi fiskal untuk tahun ini, begitu pula dengan tahun depan yang menurutnya masih dilakukan secara terbatas. Ia juga belum berencana untuk menaikkan rasio defisit PDB di atas 3%.
“Kita tetap menjalankan kebijakan yang perlu. Dan yang kami lakukan adalah memastikan dana-dana yang ada dipakai secara optimal. Kami juga memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih cepat,” katanya.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Sebagai informasi, Dalam laporan APBN KiTa per September 2025, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap sebanyak Rp 474,7 triliun. Purbaya juga telah menyampaikan teguran keras untuk para KL dengan serapan rendah.
Ia mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. Dia bilang, evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober. Anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.
“Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja,” tegasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
