Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikritik lantaran inspeksi mendadak (sidak) bank-bank BUMN. Aktivitas tersebut dinilai bukan merupakan wewenang Menteri Keuangan.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
Merespons hal tersebut, Purbaya mengatakan dirinya selalu datang bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) saat sidak.
Purbaya juga menyinggung posisinya sebagai Dewan Pengawas Danantara.
“Kan saya ke sana nggak sendiri. Saya selalu sama Danantara, Danantara yang ajak saya ke sana. Saya Dewan Pengawas Danantara,” kata Purbaya ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).
Sebagai informasi, Purbaya telah sidak ke dua bank BUMN, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Sidak dilakukan dalam rangka mengetahui realisasi penyerapan dana pemerintah Rp 200 triliun yang disimpan di bank-bank BUMN.
Menurut Purbaya, posisinya sebagai Dewan Pengawas Danantara menjadikannya punya kewenangan untuk turut serta dalam sidak tersebut. Ditambah lagi, pemerintah juga menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) Rp 200 triliun di bank-bank BUMN itu.
“Kebetulan uang saya yang sebelumnya di situ dan saya pengin tahu impact-nya seperti apa,” ujar Purbaya.
“Makanya saya nggak pernah jalan sendiri kan. Selalu ada orang Danantara di situ. Jadi yang sidak sebenarnya dari Danantara, saya ikutan,” sambung mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu.
Sebagai informasi, pemerintah menggelontorkan dana Rp 200 triliun ke empat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai upaya memperkuat likuiditas dan mendorong akselerasi penyaluran kredit produktif. Himbara tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN, serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Alokasi dana pemerintah ke Himbara telah ditetapkan melalui Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025. Ratusan triliun tersebut dibagikan ke Himbara dengan rincian, BRI sebesar Rp 55 triliun, BNI sebesar Rp 55 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun, dan BSI sebesar Rp 10 triliun.
