Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan perombakan besar-besaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Purbaya menyebut perombakan besar-besaran ini sebagai langkah obrak-abrik
Purbaya mengatakan sebenarnya ia ingin merombak besar-besaran sejak tahun lalu, namun belum bisa karena baru bergabung dalam pemerintahan pada September.
Selain itu perombakan jelang akhir tahun berisiko mengganggu kinerja kementerian, terutama saat pemerintah tengah berada pada fase krusial menggenjot penerimaan pajak.
“Sebentar lagi Bea Cukai dan Pajak akan saya obrak-abrik. September kan saya baru masuk bulan itu kan, kalau kita obrak-abrik bulan itu kacau, masih di tahap akhir dari penumbuhan pajak,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Obrak-abrik Bea Cukai
Dalam waktu dekat, Purbaya akan menyasar sejumlah pejabat Bea Cukai di luar Direktur Jenderal, terutama yang bergerak pada bidang kepabeanan di pelabuhan.
“Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis, mungkin beberapa hari lagi atau besok. Saya ganti semua pejabatnya selain dirjen, di sekeliling dirjen saya tukar semuanya,” kata Purbaya.
“Terus seluruh kepala pelabuhan, Kakanwil yang ngawasin pelabuhan, saya ganti semua. Sebagian saya rumahin. Jadi pejabat di lima pelabuhan besar akan diganti semua,” sambung Purbaya.
Meski begitu, Purbaya bilang saat ini DJBC tengah melakukan perbaikan dari sisi sumber daya manusia dan tata kelolanya untuk dapat meningkatkan kinerjanya.
Namun, jika tidak ada perbaikan, Purbaya mengancam bakal membekukan DJBC dan mengalihkannya ke perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveilance (SGS) seperti kebijakan pada masa Orde Baru.
“Ini untuk saya merupakan ancaman yang serius. Karena Pak Presiden bilang, kalau Bea Cukainya enggak betul, tahun ini, mungkin akhir tahun diganti dengan SGS,” tegas Purbaya.
Obrak-abrik Pajak
Purbaya juga akan merombak Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini terjadi karena realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 terkumpul Rp 1.917,6 triliun.
Jumlah itu bahkan tak mencapai 90% dari target, hanya 87,6% dari yang ditargetkan sebesar Rp 2.189,3 triliun. Artinya, terdapat shortfall Rp 271,7 triliun.
“Kalau tahun lalu kan pengumpulannya (pajak) enggak tercapai, saya bisa bilang saya menteri baru. Tahun ini saya enggak bisa bilang saya menteri baru. Kalau enggak beres pasti saya yang disikat duluan. Tapi sebelum saya disikat, saya sikat aja Dirjen Pajaknya sama Dirjen Bea Cukainya duluan,” ujar Purbaya.
Meski begitu, Purbaya optimistis pencapaian pajak terpenuhi. Hal ini karena Dirjen Pajak sudah berkomitmen untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Pajak.
“Kami sudah berkomitmen untuk memperbaiki pekerjaan kami, Pak Bimo (Dirjen Pajak) dan Pak Bea Cukai untuk lebih baik di tahun 2026,” ucapnya.
