PT Pupuk Indonesia (Persero) mendorong optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui kegiatan sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani terdaftar pada titik serah atau kios pengecer Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Sabtu (20/9).
“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami ingin memperkuat pemahaman petani dan penerima pada titik serah (PPTS) seperti kios pengecer mengenai mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga penyaluran berjalan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” ungkap GM Regional 4 Pupuk Indonesia, Wisnu Ramadhani dalam keterangannya, Rabu (24/9/2025).
Dia menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi hingga titik serah sesuai dengan peraturan terbaru yang telah ditetapkan Pemerintah, sekaligus mendorong peningkatan realisasi penyaluran di wilayah Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju.
Kegiatan yang dihadiri oleh petani, kios pengecer atau yang saat ini disebut penerima pada titik serah (PPTS), dan masyarakat setempat, dikatakan Wisnu berjalan lancar dan mendapat respon yang baik dari seluruh peserta. Menurutnya, dengan adanya penjelasan langsung, membuat para peserta lebih memahami prosedur penebusan pupuk melalui sistem e-RDKK serta peran kios resmi dalam memastikan ketepatan penyaluran.
Pada kesempatan ini, Pupuk Indonesia mengajak kepada seluruh petani di Kabupaten Mamuju melakukan pendaftaran sebagai petani penerima pupuk bersubsidi sesuai dengan syarat atau aturan yang tertuang pada Permentan Nomor 15 Tahun 2025. Pendaftaran bisa dilakukan dengan menghubungi penyuluh pertanian lapangan (PPL) di wilayahnya masing-masing.
Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar mengapresiasi upaya Pupuk Indonesia dalam mensukseskan program Pemerintah. Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mendukung program pupuk bersubsidi.
“Kami mengapresiasi langkah Pupuk Indonesia yang aktif turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi. Hal ini penting agar petani dan titik serah memahami mekanisme penyaluran pupuk, sehingga tidak ada lagi kendala di tingkat kios maupun penerima,” ungkap Ajbar.
Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan DPR RI dalam kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan representasi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa petani benar-benar merasakan manfaat program pupuk bersubsidi, dan distribusi berjalan sesuai aturan pemerintah,” kata Ajbar.
Guna memenuhi kebutuhan petani dalam menyambut musim tanam, Pupuk Indonesia menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi sebesar 8.651 ton di Sulawesi Barat per 19 September 2025. Adapun rinciannya, urea sebesar 4.684 ton, NPK sebesar 3.257 ton, NPK Formula Khusus/Kakao sebesar 616 ton, dan organik sebesar 94 ton.
Khusus ketersediaan stok di Kabupaten Mamuju, Wisnu mengatakan tercatat 5.723 ton yang terdiri dari urea sebesar 2.807 ton, NPK sebesar 2.597 ton, dan NPK Formula Khusus/Kakao sebesar 319 ton.
Sementara dari sisi realisasi, Wisnu menyatakan bahwa Kabupaten Mamuju menjadi salah satu wilayah dengan realisasi tinggi. Berdasarkan data per 18 September 2025, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 24.225 ton atau 82 persen dari total alokasi 29.721 ton.
“Melalui upaya edukasi berkelanjutan, Pupuk Indonesia bersama seluruh stakeholder salah satunya Komisi IV DPR RI optimistis penyaluran pupuk bersubsidi di Sulawesi Barat dapat semakin meningkat. Hal ini diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional,” tutup Wisnu.
Related posts:
