Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meneken kerja sama pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama sejumlah kontraktor. Anggaran disiapkan PU sebesar Rp 1,23 triliun untuk pembangunan SPPG di 152 lokasi.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto mengatakan, secara keseluruhan pihaknya akan membangun 222 SPPG yang tersebar di 29 provinsi. Pekerjaan ini terbagi ke dalam tiga paket pekerjaan.
“Memperhatikan jumlah sebaran lokasi yang tidak berada di setiap provinsi, maka jumlah paket kontrak pekerjaan ini dibagi dalam 3 wilayah yaitu Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1, 2, dan 3,” kata Bisma dalam acara penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan SPPG TA 2025 di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).
Penandatanganan kontrak pada hari ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan paket pembangunan Gedung SPPG 1 dan SPPG 2. Sedangkan untuk paket pekerjaan Gedung SPPG 3 baru akan berkontrak pada Senin (24/11/2025), pekan depan.
Bisma merincikan, Paket Gedung SPPG 1 dilaksanakan oleh PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai kontrak Rp 639,23 miliar dengan konsultan supervisinya adalah PT Tata Karya Konsultas dengan nilai kontrak Rp 7,31 milair
Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 2 ini tersebar di 78 lokasi, antara lain di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Selanjutnya, Paket Gedung SPPG 2 dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak Rp 581,23 miliar. Konsultan supervisi proyek ini adalah PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan nilai kontrak Rp 6,31 miliar.
“Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 2 Tahun 2025 tersebar di 74 lokasi yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Bisma mengatakan, sebelumnya telah ditetapkan daftar 264 lokasi pembangunan SPPG melalui keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Namun dari jumlah tersebut, terdapat sejumlah titik yang tidak siap.
“Beberapa tidak siap dilaksanakan pada tahun 2025 sehubungan beberapa hal, antara lain atas status kepemilikan lahan yang dalam proses pengalihan kepada pemerintah daerah yang masih belum terbit, sehingga jumlah lokasi SPPG yang akan dibangun oleh Kementerian PU pada tahun 2025 adalah sebanyak 222 lokasi yang tersebar di 29 provinsi,” jelas Bisma.
