Pemerintah telah bertemu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa membahas pembangunan Giant Sea Wall (GSW).
Rencananya proyek tanggul laut raksasa ini dimulai dari kawasan nelayan dan mangrove di Jakarta.
“Obrolan sudah ada tidak hanya dengan (Pemprov) DKI tapi kan juga ada Badan Otorita. Nah dengan Badan Otorita dan juga Pemerintah Provinsi DKI untuk Giant Sea Wall itu mungkin nanti akan menangani untuk kawasan nelayan dan juga mangrove dulu,” ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Diana mengatakan anggaran pembangunan GSW di tahap awal ini dari berbagai sumber. Namun khusus untuk anggaran GSW di wilayah DKI Jakarta, pemprov terkait juga ikut berkontribusi.
Selain itu, Diana juga menyebut pembangunan GSW di DKI Jakarta akan digarap oleh Pemprov terkait. Ia menambahkan, pembangunan GSW sepanjang laut Pantura akan dilakukan bertahap.
“Anggarannya bermacam-macam, tapi kalau yang dalam waktu dekat mungkin Pak Pram (Gubernur DKI Jakarta) dari anggaran DKI juga. (Digarap Pemda) DKI,” terang Diana.
Sebagai informasi, DKI Jakarta mendapatkan porsi pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 19 kilometer (km), bertambah dari sebelumnya hanya 12 km.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan groundbreaking proyek tanggul laut akan dilakukan pada September 2026.
Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait pembangunan tanggul tersebut.
“Mau 12 (kilometer), mau 19 (kilometer) Jakarta akan mengerjakan. Tetapi kapan dimulainya, rencananya groundbreaking-nya itu mulai bulan September tahun ini,” katanya dalam acara seremonial pembangunan Entrance Stasiun MRT Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).
