Kasus beras oplosan membuat Presiden Prabowo Subianto bersuara keras. Terakhir, dua kali Prabowo meminta masalah beras oplosan segera dibereskan.
Pertama, saat kunjungan kerja di Klaten Jawa Tengah, Senin (21/7), Prabowo kerugian masyarakat akibat praktik beras oplosan bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun. Prabowo pun meminta Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
“Beras biasa, ganti aja stempel premium, tapi ini terjadi di banyak negara, di Malaysia lagi heboh juga. Tapi ini harus kita tertibkan,” ujar Prabowo.
Kedua, saat menghadiri acara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),Prabowo mengatakan selama ini pemerintah sudah banyak turun tangan untuk memproduksi beras murah bagi masyarakat.
Mulai dari subsidi benih, subsidi pupuk, pembangunan waduk dan irigasi, hingga bahan bakar untuk penggilingan padi juga disubsidi.
Namun, masih ada pengusaha penggilingan padi nakal yang melakukan praktik beras oplosan.
Prabowo mengungkapkan modus oplos beras dilakukan dengan menjual beras murah dengan kemasan beras premium di pasar. Harganya pun naik hingga Rp 5-6 ribu per kilogram.
“Itu paket diganti beras yang disubsidi, ini ditempel, katanya ini jadi beras premium harganya tambah Rp 5.000, Rp 6.000,” beber Prabowo dalam Harlah PKB yang disiarkan akun YouTube DPP PKB, Rabu (23/7/2025) malam kemarin.
Merespons Prabowo, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) turun tangan. Menurut Zulhas Jumat besok (25/7/2025) bakal digelar rapat khusus demi menangani beras oplosan.
Rapat tersebut akan melibatkan kementerian hingga aparat penegak hukum. Satgas Pangan kepolisian juga ikut diundang untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan maksimal.
“Hari Jumat saya rapat itu. Dengan seluruhnya, Satgas, penegak hukum, kementerian terkait,” ujar Zulhas singkat saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).
Sebagai informasi, Kementerian Pertanian (Kementan) mendata 212 merek beras melanggar aturan, yaitu dioplos, tidak sesuai takaran, dan tidak sesuai mutu kualitas beras.
Terbaru, Kementan mengungkapkan sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan.
Beras tersebut merupakan beras yang diproduksi PT Food Station Tjipinang Jaya. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch Arief Cahyono mengatakan kesimpulan tersebut didapatkan dari hasil pengujian sampel beras di lima laboratorium yang berbeda.
“Hasil pengujian menunjukkan bahwa sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan,” kata Arief dalam keterangan tertulis.
Simak juga Video: Bareskrim Sita 201 Ton Beras Oplosan
