Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantu menangani sampah yang menggunung di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Berbagai strategi disiapkan, termasuk dengan mengkonversi sampah menjadi bahan bakar.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, sampah menjadi salah satu masalah yang telah ada sejak lama, namun penanganannya menemui banyak tantangan. Tumpukan sampah yang tidak terkendali pada akhirnya membentuk gunung sampah, seperti yang ada di Bantar Gebang.
“Bagaimana tingginya sampah di Bantar Gebang dan ini juga menjadi perhatian utama dari Pak Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah membuat, menginstruksikan kepada kita semua untuk segera menyelesaikan tumpukan atau gunungan sampah di Bantar Gebang itu segera kita bereskan,” kata Dody, dalam acara Puncak Hari Habitat Dunia di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13, Bekasi, Jawa Barat, Senin kemarin.
Dody mengatakan, ke depannya, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya dengan mengkonversi sampah menjadi listrik melalui proses pembakaran. Aktivitas ini menjadi bagian dari program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Sampah yang tidak bisa dikonversi lagi dan sudah menjadi gunung, akan dibakar dan dikonversi menjadi listrik. Sedangkan beberapa jenis sampah lainnya yang masih bisa diolah lebih lanjut, akan dikonversi menjadi bahan bakar lainnya, seperti bahan bakar gas hingga kompos.
“Jadi ke depan, sampah-sampah yang sudah menggunung seperti itu, kita akan bakar, kita akan konversi menjadi listrik. Sehingga insya Allah ke depan, sudah tidak lagi gunungan-gunungan itu,” ujar dia.
“Karena kalau sudah sampah menggunung, sampah dibuang ke sungai, sampah dibuang ke laut, ujung-ujungnya kita semuanya susah. Kalau hujan jadi banjir, kalau ada air laut naik sedikit jadi banjir dan seterusnya, kita semuanya susah kalau terkena banjir,” sambungnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, menjelaskan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang adalah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Meski begitu, Kementerian PU ikut menyediakan alat pemusnah sampah atau insinerator yang merupakan buah kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Di Bantar Gebang itu sebetulnya semua pengelolaan lengkap. Jadi di situ ada composting-nya ada, landfill mining-nya ada, insinerator kecil juga ada, TPST RDF (Refuse Derived Fuel) ada, itu semua ada di sana. Tapi memang sampah yang harus dikelola memang sudah terlalu banyak di sana,” ujar Dewi, ditemui usai acara.
Untuk menangani masalah penumpukan sampah ini, Dewi mengatakan, pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tengah menggodok skema baru untuk mengoptimalkan operasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Jakarta.
“Bagaimana agar lebih mengaktifkan lagi TPS3R yang ada di wilayah DKI. Sehingga, beban sampah yang ke Bantar Gebang juga nggak terlalu besar,” kata dia.
Dewi menambahkan, Pemprov DKI juga berencana untuk menggencarkan program PSEL. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga menggelontorkan subsidi bagi PT PLN (Persero) untuk menyerap listrik dari proyek waste to energy atau PSEL tersebut sebesar US$ 20 sen per kWh.
Upaya lainnya yang juga digencarkan ialah konversi sampah-sampah di Bantar Gebang menjadi bahan bakar yang dihasilkan dari sampah (RDF). RDF sendiri merupakan bahan bakar alternatif yang dibuat dari sampah non-organik yang mudah terbakar seperti plastik, kain, dan kertas.
“Tapi mereka (DKI) sebagiannya sekarang sudah mulai dengan landfill mining. Jadi sampahnya itu sampah lama (terpendam di lapisan bawah gunung), itu dibuka, karena metananya harus keluar dulu, didiamkan selama kurang lebih satu minggu. Setelah itu sampahnya diambil, diolah menjadi RDF, dan itu sekarang sudah mereka jual juga,” jelas Dewi.
Simak juga Video Wamen LH: Target Prabowo 100% Sampah Terkelola di 2029 Sangat Agresif
