Pemerintah memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan pada empat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini diputuskan langsung usai Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya ke Istana.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Mensesneg Prasetyo Hadi . Ketiganya mengumumkan langsung keputusan tersebut usai rapat.
“Izinkan kami menyampaikan pagi hari ini keputusan pemerintah mengenai adanya izin usaha pertambangan yang hari ini ramai dibicarakan di publik, perlu saudara-saudara ketahui bahwa pemerintah sejak bulan Januari telah terbitkan Perpres mengenai penertiban kawasan hutan di dalamnya termasuk usaha berbasis sumber daya alam,” ujar Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).
Prasetyo menambahkan, Presiden menugaskan Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Kehutanan, untuk koordinasi mencari informasi mengumpulkan data di lapangan seobyektif mungkin.
“Dan kemarin Presiden pimpin rapat terbatas salah satunya membahas izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini. Atas petunjuk Presiden, Beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin tambang di 4 perusahaan yang ada di Raja Ampat,” ungkap Prasetyo.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menambahkan menindaklanjuti apa yang disampaikan Mensesneg bermula dari apa yang sudah dilakukan sejak Januari sesuai Perpres nomor 5 tentang satgas penataan dan penertiban lahan lahan termasuk pertambangan. “Kedua yang disampaikan tadi, kami selalu proaktif ikuti perkembangan baik di tengah masyarakat maupun medsos. Kami ucapkan terima kasih ke masyarakat yang proaktif untuk daerah wisata Raja Ampat,” ungkap Bahlil.
“Rabu malam koordinasi saya dengan Pak Seskab kita dalami ini dengan cepat, kami atas arahan presiden pada Kamis kami langsung melakukan penyetopan sementara produksi dari IUP IUP yg beroperasi. Dari 5 IUP yang operasi yg ada RKAB itu hanya satu IUP yg operasi itu hanya GAG Nikel yang lainnya tidak ada RKAB,” ungkap Bahlil.
Bahlil menambahkan lagi, jadi kalau lihat di media sosial seolah-seolah Paiynemo ini pusat wisata Raja Ampat, seolah ini sudah menjadi kerusakan lingkungan. Ini ada lima PT, Nurham, ASP Kawei, Mulia Perkasa, dan Gag Nikel.
“Gag nikel ini kontrak karya, total dari 5 perusahaan pulau gag 13.136 hektare, proses sekarang RKAB hanya diberikan ke PT Gag Nikel, yang lainnya tidak diberikan. PT Gag Nikel itu sejarahnya sejak tahun 72 sudah eksplorasi, kemudian kontrak karya di 1998. Eksplorasi 2006-2008, produksi baru 2018,” jelas Bahlil.
Empat perusahaan yang dicabut IUP-nya tersebut antara lain, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.
Sementara itu untuk izin kontrak karya nikel milik PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha BUMN Antam tidak dicabut pemerintah.
