Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) ditetapkan sebesar Rp 268 triliun pada 2026. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 3 Juli 2025.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan anggaran tersebut digunakan untuk program pemenuhan gizi nasional sebesar Rp 255,58 triliun dan program dukungan manajemen Rp 12,4 triliun.
“Badan Gizi Nasional telah menetapkan pagu anggaran tahun anggaran (TA) 2026 sebesar Rp 268 triliun dengan fokus utama pada program pemenuhan gizi melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah dan kelompok rentan,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (8/9/2025).
Sebelumnya, BGN mendapat pagu indikatif Rp 217 triliun. Kemudian ada tambahan Rp 50 triliun sehingga total anggaran naik menjadi Rp 268 triliun. Dadan menjelaskan, anggaran BGN yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 sebesar Rp 335 triliun, dengan Rp 67 triliun di antaranya digunakan sebagai anggaran jaga-jaga (standby budget).
“Jadi kalau di nota keuangan kemarin disampaikan Rp 335 triliun, maka Rp 67 triliun masuk kategori standby karena pagu anggaran resmi yang kami terima Rp 268 triliun,” terangnya.
Tambahan Rp 50 triliun itu dibagi untuk sejumlah kebutuhan, antara lain Rp 34,4 triliun untuk bunper MBG anak sekolah, Rp 3,1 triliun untuk ibu hamil, menyusui, dan balita, Rp 3,9 triliun untuk belanja pegawai, Rp 3,1 triliun digitalisasi, Rp 280 miliar promosi dan edukasi, Rp 700 miliar pemantauan dan pengawasan, Rp 412 miliar sistem dan tata kelola, serta Rp 3,8 triliun koordinasi penyediaan dan penyaluran termasuk gaji tenaga gizi dan akuntan. Adapun Rp 59 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen.
Dadan membeberkan anggaran BGN 2026 akan digunakan untuk beberapa kegiatan: Rp 5,3 triliun untuk pengelolaan penyediaan dan penyaluran makan bergizi; Rp 223,55 triliun untuk makan bergizi anak sekolah di seluruh Indonesia; Rp 24,7 triliun untuk makan bergizi ibu hamil, menyusui, dan balita; Rp 542 miliar perumusan sistem tata kelola; Rp 162,47 miliar pengelolaan sistem informasi; Rp 270 miliar promosi dan edukasi; Rp 50 miliar kerja sama dan kemitraan; Rp 110 miliar pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; serta Rp 860 miliar pemantauan dan pengawasan pemberian makanan bergizi.
“Jadi total intervensi program pemenuhan gizi nasional mencapai 95,37 persen atau Rp 255,58 triliun,” tambahnya.
