Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir dinilai telah mengganggu stabilitas ekosistem pertanian tembakau di Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri hasil tembakau (IHT), tetapi juga menghantam petani tembakau yang berada di hulu rantai pasok. Sejumlah kalangan, mulai dari asosiasi petani hingga akademisi, kini menyerukan moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai selama tiga tahun ke depan.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Kusnadi Mudi, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan cukai selama ini telah berdampak langsung pada kelangsungan usaha tani tembakau. Setiap kali tarif cukai naik, pabrikan menurunkan volume produksi, yang berujung pada penurunan pembelian bahan baku dari petani.
“Hal ini menyebabkan pendapatan petani menurun signifikan. Ini sudah terbukti beberapa tahun terakhir, di mana kenaikan cukai selalu diikuti turunnya permintaan pabrikan,” kata Mudi.
Menurutnya, moratorium kenaikan CHT selama tiga tahun akan memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani, sekaligus menjaga keberlangsungan industri kecil dan menengah. “Kami sangat mendukung moratorium kenaikan CHT selama tiga tahun ke depan. Penundaan ini akan memberikan ruang bagi petani, pabrikan, dan pemerintah untuk memulihkan kondisi pascapandemi, sekaligus menciptakan kepastian pasar bagi tembakau lokal,” tegasnya.
Akademisi: Moratorium Akan Jaga Stabilitas Harga dan Kesejahteraan Petani
Pandangan serupa disampaikan oleh pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi. Berdasarkan hasil risetnya, wacana kenaikan tarif CHT selalu menimbulkan kecemasan di kalangan petani karena berdampak pada fluktuasi harga dan ketidakpastian pasar.
“Setiap ada isu kenaikan CHT, harga di petani itu fluktuatif, menimbulkan ketidakpastian harga. Nah, ketika itu terjadi, pasti ada potensi terhadap penurunan kesejahteraan petani,” jelasnya.
Gandhi menilai bahwa moratorium selama tiga tahun akan menciptakan stabilitas ekosistem pertembakauan dan memberi ruang bagi petani serta pelaku industri agar tidak gulung tikar. “Kalau ada moratorium tiga tahun, menurut saya minimal akan ada stabilitas ekosistem pertembakauan dan juga petani dan pelaku industri itu juga bisa tidak gulung tikar.”
Ia juga menyoroti efek samping dari kebijakan cukai yang terlalu agresif, yakni meningkatnya peredaran rokok ilegal yang justru merugikan negara.
“Kalau ada rokok ilegal, akhirnya tetap saja yang merokok banyak, tapi negara tidak dapat cukai,” pungkasnya.
