Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menggerebek perusahaan baja asal China yang tidak membayar pajak. Kapan penggerebekan akan dilakukan?
Purbaya mengatakan perusahaan baja asal China itu juga diduga membeli data KTP, selain tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Penggerebekan pun sedang direncanakan.
“Ada perusahaan baja China operasi di sini lho. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat,” tegas Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menurut Purbaya, negara rugi besar akibat tindakan tersebut. Dia mendengar, dari satu perusahaan baja saja potensi pendapatannya bisa mencapai Rp 4 triliun per tahun.
“Baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih, jadi besar itu, banyak perusahaan,” ungkap Purbaya.
Purbaya menambahkan perusahaan baja tersebut cenderung melakukan transaksi berbasis tunai (cash) agar tidak terdeteksi. Ia memastikan akan menindak oknum-oknum itu dengan cepat.
“Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indonesia. Jual langsung ke klien cash basis nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu, nanti akan kita tindak dengan cepat,” tegas Purbaya.
