Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mendorong pemerintah Indonesia untuk mempunyai aplikasi transportasi online sendiri. Tujuan untuk kesejahteraan pengemudi dan kemudahan bagi masyarakat, sehingga tujuan sosialnya lebih tercapai.
Menurutnya, fokus pemerintah selama ini pada aplikator, bukan pada pengemudinya yang imbasnya pada kesejahteraan pengemudi tidak terpenuhi. Terlebih di Indonesia driver bukanlah pekerjaan, melainkan sebagai mitra.
“Jika negara mengakui pengemudi ojek online (ojol) sebagai lapangan pekerjaan baru, maka idealnya negara membuat aplikasi sendiri untuk menyejahterakan warganya,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (14/9/2025).
“Dengan begitu, potongan biaya yang dikenakan kepada pengemudi dapat diatur tidak lebih dari 10%. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini, meskipun dianggap sebagai lapangan pekerjaan, pengemudi merasa terbebani dengan potongan biaya yang mencapai lebih dari 20%,” tambahnya.
Menurut Sony Sulaksono Wibowo (Dosen Program Studi Teknik Sipil ITB), hal yang mendasar penanganan angkutan private hiring di Malaysia dan Indonesia adalah fokus penanganannya. Di Malaysia, pengemudi diakui sebagai pekerja dan ada standar gaji yang pemerintah menjaganya dan mengatur, seperti UMR kalau di Indonesia.
“Artinya Malaysia fokus pada pengemudinya, makanya pengemudi di Malaysia jarang demo. Di Indonesia, fokus justru pada aplikator dan mereka berlagak sombong dengan menari di sela-sela kekosongan regulasi yang ada,” katanya.
Kondisi ini kata Sony yang mengakibatkan pemerintah tidak bisa melindungi pengemudi secara langsung. Akibatnya semua tuntutan pengemudi yang dimintakan ke pemerintah tadak pernah dipenuhi, karena semua tergantung willingness aplikator.
“Sudah saatnya pemerintah melihat pengemudi ojek online sebagai pekerjaan bukan informal, dilindungi, dan berlisensi. Aplikasi hanya kelengkapan kerja, bukan penentu pekerjaan,” katanya.
Manfaat Aplikasi Transportasi Online Milik Pemerintah
Sony menjelaskan bahwa ada beberapa keuntungan signifikan yang bisa didapat, baik bagi pemerintah maupun pengemudi jika aplikasi transportasi online dimiliki pemerintah.
Pertama, pemerintah akan memiliki data pasti mengenai jumlah pengemudi transportasi daring. Selama ini, data ini tidak diketahui secara jelas, sehingga sulit untuk menentukan kewajiban membayar pajak dan mengatur kesejahteraan mereka secara efektif.
Kedua, pemerintah dapat memantau dan mengawasi kebutuhan mobilitas masyarakat secara langsung. Dengan data ini, pemerintah bisa merancang kebijakan yang lebih tepat dan memastikan ada keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan. Hal ini penting agar bisnis ini bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak.
Ketiga, pemerintah dapat menerapkan persyaratan yang lebih ketat untuk menjadi pengemudi. Berbeda dengan kondisi saat ini, pengemudi mudah diterima namun sulit mendapatkan penghasilan, pemerintah dapat memastikan bahwa jumlah pengemudi sesuai dengan permintaan pasar.
Keempat, pemerintah dapat secara rutin melakukan pembinaan kepada pengemudi, tata cara memuat barang, etika membawa penumpang, dan memberikan pengetahuan tentang tertib berlalu lintas yang berkeselamatan di jalan raya.
Kelima, jika aplikasi ini dimiliki oleh negara, keuntungan bukanlah target utama. Prioritasnya adalah kesejahteraan pengemudi dan kemudahan bagi masyarakat, sehingga tujuan sosialnya lebih tercapai.
