Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelontorkan anggaran Rp 140 miliar untuk memperbaiki bangunan yang rusak imbas kericuhan saat aksi demonstrasi massal pada akhir Agustus 2025 lalu. Anggaran itu termasuk untuk perbaikan gedung DPRD Makassar.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, dana tersebut menjadi bagian dari anggaran tambahan untuk PU sebesar Rp 23,21 triliun. Sebelumnya, pagu dipa efektif PU per 1 September sebesar Rp 86,60 triliunn, sehingga dengan penambahan ini pagunya menjadi Rp 109,81 triliun.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Penanganan Dampak Aksi Demonstrasi sebesar Rp 140 miliar di seluruh Indonesia. Rata-rata adalah membangun kembali beberapa gedung DPRD yang pada saat itu telah dibakar,” ujar Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Kementerian PU melakukan rehabilitasi dan perbaikan setidaknya terhadap 43 unit bangunan yang terdampak kericuhan saat aksi demonstrasi massal tersebut. Bangunan tersebut tersebar di 15 kabupaten/kota pada 6 provinsi, antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sebelumnya, total anggaran yang disiapkan Kementerian PU untuk melakukan perbaikan itu berjumlah Rp 900 miliar. Prioritas utama penanganan yaitu perbaikan fasilitas publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Di Jakarta sendiri, terdapat dua fasum yang tengah dalam perbaikan PU, antara lain Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Halte TransJakarta Pasar Senen di Jakarta Pusat, dan JPO Halte TransJakarta Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan.
“Yang selesai tahun ini, harus selesai di Desember 2025, yang bisa kita perbaikan ringan. Kalau JPO on progress, akan selesai, di November ini (2025) harus selesai,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Menurut Dewi, proses perbaikan elevator atau lift merupakan tahapan yang paling lama. Sebab, pemesanan lift harus disertai dengan pembuatan rumah lift yang membutuhkan waktu tidak sebentar.
Untuk perbaikan kedua JPO ini, Dewi memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 3,5 miliar. Pemesanan lift juga menjadi salah satu hal yang menelan biaya paling besar.
Tidak hanya JPO Jakarta, bangunan dengan kerusakan ringan lainnya juga ditargetkan rampung di tahun ini. Bangunan itu antara lain sebagian kecil kantor di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur yang penanganannya hanya dalam bentuk renovasi.
Sementara itu, untuk perbaikan infrastruktur dengan kerusakan berat seperti Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi Surabaya, membutuhkan waktu yang lebih lama. Diperkirakan pekerjaan perbaikan baru bisa rampung pada tahun 2026-2027 mendatang.
“Sebagian besar kalau yang gedung itu nanti kita harus rekonstruksi ulang, karena strukturnya sudah tidak bisa memungkinkan untuk kita renovasi. (Bangunan di) Makassar 2026-2027 (rampung), itu untuk yang bangunan sekretariatnya (rusak berat). Tetapi kalau bangunan yang di DPRD provinsinya itu renovasi,” ujar Dewi.
