Penyaluran bantuan sosial yang dilakukan pemerintah masih banyak yang belum tepat sasaran. Hal ini membuat bantuan dari uang negara senilai belasan triliun rupiah tidak bisa menyasar orang yang membutuhkan.
Dari unggahan di akun Instagram resmi Badan Komunikasi Pemerintah, dikutip Minggu (21/9/2025), diperkirakan ada 45% bantuan sosial PKH dan sembako yang diberikan dengan tidak tepat sasaran. Bila dirupiahkan bantuan yang tidak tepat sasaran itu bisa mencapai Rp 14-17 triliun.
Data ini ditemukan setelah pemerintah melakukan pemutakhiran data kemiskinan lewat Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan BPS. Tercatat sekitar 616.367 keluarga penerima manfaat bantuan PKH tidak layak untuk menerima bantuan itu lagi.
Sementara itu untuk program bantuan sembako ada sekitar 1.286.066 keluarga penerima manfaat yang tidak layak menerima bantuan.
Dari publikasi yang sama, pemerintah Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Salah satunya untuk membuat penyaluran bantuan jadi jauh lebih tepat sasaran.
“Masih banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi alasan utama pemerintah untuk segera membenahi sistem yang ada,” tulis Badan Komunikasi Pemerintah dalam publikasinya.
Proyek uji coba digitalisasi perlindungan sosial akan dimulai pada Kabupaten Banyuwangi. Ini menjadi langkah awal pemerintah untuk memastikan setiap bantuan sosial tersalurkan dengan tepat.
Digitalisasi dilakukan melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada keluarga penerima manfaat. Hal ini membuat keluarga yang berhak dapat terverifikasi dengan jelas sekaligus dapat terpantau penyaluran bansosnya secara transparan, aman, dan akuntabel.
