Pemerintah akan menjalankan proyek percontohan (pilot project) agar penerapan bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran. Rencananya, pilot project tersebut akan dilakukan di Banyuwangi.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochamad Firman Hidayat menyampaikan pemerintah telah berencana melakukan transformasi digital melalui Infrastruktur Publik Digital (IPD).
“Kita rencananya akan ada satu pilot project untuk mewujudkan government digitalization, fokusnya di public digital infrastructures. Jadi ada tiga, digital ID, data exchange platform, dan digital payment,” kata Firman dalam acara ‘Aksesi Indonesia dalam OECD untuk Transformasi Ekonomi Berkelanjutan’ di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).
Firman menerangkan pilot project tersebut akan diterapkan melalui penyaluran bantuan sosial (bansos). Nantinya, masyarakat diberikan digital ID, atau Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Kita akan mulai dari Bansos. Nanti akan ada pilot project di Banyuwangi, semua masyarakat di Banyuwangi akan diberi digital ID. Ketika mereka diberi digital ID, kita bisa verifikasi kita bisa pastikan bahwa si A adalah A karena kan ada biometric recognition,” terang Firman.
Digital ID ini akan diintegrasikan ke data-data administrasi pemerintah, termasuk riwayat transaksi. Dengan begitu, pemerintah dapat melacak riwayat transaksi penerima bansos.
“Setelah kita punya digital ID, kemudian kita bisa connect-kan si orang ini dengan berbagai data administrasi di pemerintahan. Jadi misalkan kita bisa connect-kan dengan data samsat, kita bisa connect-kan dengan data transaksi. Jadi kita bisa tau oh ini penerima Bansos tapi ternyata mobilnya ada 4, terus transaksinya dalam sebulan terakhir Rp 20 juta. Oh ini berarti bukan orang yang cocok untuk Bansos. Kemudian kita akan juga sambungkan dengan digital payment-nya,” jelas Firman.
Rencananya, pilot project tersebut akan dimulai pada September mendatang. Dengan begitu, harapannya tahun depan dapat diterapkan secara nasional.
“Jadi ini akan memulai pilot project-nya bulan September. Harapannya di akhir tahun ini kita bisa dapet hasilnya sehingga kita bisa eskalasi ke level nasional di tahun depan,” imbuh Firman.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan hanya separuh dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 500 triliun yang tepat sasaran. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos) selama lima tahun terakhir.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut dikutip dari akun Instagram @luhut.pandjaitan, Jumat (7/2/2025).
Luhut menilai ketidaktepatsasaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK). Untuk itu, Luhut bertemu dengan Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti untuk membenahi dan memperbaiki penyaluran bansos hari ini.
