Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait rencana pemerintah memberikan pakaian reject untuk disumbangkan ke daerah bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Produk tersebut berasal dari dua perusahaan garmen yang ingin menyumbang.
Purbaya mengatakan belum ada permintaan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait hal itu. Pihaknya akan melihat prosesnya nanti seperti apa, yang jelas dipastikan itu bukan produk impor ilegal.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
“Kita belum ada permintaan, belum ada, jadi saya belum tahu prosesnya di mana. Jadi harusnya kalau itu ajukan permintaan ke kita, ke Bea Cukai. Kalau itu kan bukan barang ilegal impor kan, nanti kita lihat seperti apa, tapi saya belum ada terima surat permintaan,” kata Purbaya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
Kalaupun produk itu disumbangkan ke korban terdampak bencana, Purbaya memastikan tidak ada uang yang dikeluarkan pemerintah. “Saya nggak bayar lagi. Masa suruh bayar lagi, rugi lah gua, mending beli baju baru kalau gitu,” ucap Purbaya.
Selain itu, Purbaya menyebut pihaknya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Kementerian UMKM terkait dampak kebijakan ini terhadap bisnis UMKM.
“Saya akan diskusikan ke Kementerian UMKM seperti apa dampaknya. Jadi kalau sudah gitu bukan Kementerian Keuangan sendiri kan, karena ada dampak ke UMKM, nanti saya akan tanya Kementerian UMKM pandangannya seperti apa,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan ada dua perusahaan garmen di kawasan ekonomi khusus (KEK) ingin menyalurkan pakaian reject sisa ekspor ke wilayah bencana. Jumlahnya sebanyak 125 ribu pcs.
“Mereka banyak menyimpan reject ekspor karena kurang standar sedikit, mereka simpan. Itu dari 2 perusahaan yang menghubungi kami, sudah ada yang menyiapkan 100 ribu pcs dan 25 ribu pcs,” kata Tito dalam Rapat Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
Hanya saja, kata Tito, untuk pakaian tersebut bisa keluar harus mendapatkan izin dari DJBC serta Kementerian Perdagangan. Ia pun meminta dukungan kepada dua instansi tersebut agar menyetujuinya.
“Kalau kami sarankan, ini ada UU-nya, ada pasalnya dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat digunakan, asal ada surat permintaan resmi dari instansi. Kami sudah mengeluarkan surat resmi, kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pcs,” ucap Tito.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto langsung menanggapi hal tersebut. Dia menilai inisiatif ini cukup bagus, namun meminta agar pakaian tersebut betul-betul disalurkan.
“Saya kira bagus ini, Menteri Keuangan. Dibebaskan PPN tapi juga diwaspadai harus diserahkan ke instansi. Kemendagri yang menerima, bertanggung jawab ya dan harus segera dikirim ke daerah bencana,” pesan Prabowo. pengusaha
