Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta pengadilan banding AS untuk menangguhkan putusan pengadilan kedua terkait kebijakan tarif impor. Putusan itu disebut membahayakan negosiasi perdagangan dengan negara lain.
Dilansir dari Reuters, Selasa (3/6/2025), putusan tersebut menyatakan presiden telah melampaui kewenangannya dengan mengenakan tarif impor yang besar. Tarif Trump pertama kali dinyatakan ilegal oleh Pengadilan Perdagangan Internasional AS yang berpusat di Manhattan pada tanggal 28 Mei.
Pengadilan federal di Washington, D.C. menindaklanjutinya dengan putusan kedua keesokan harinya, yang juga menyatakan bahwa tarif tersebut melampaui kewenangan presiden berdasarkan Undang-Undang (UU) Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Adapun tujuan keberadaan UU ini untuk mengatasi ancaman yang tidak biasa dan luar biasa selama keadaan darurat nasional.
Gugatan hukum yang berujung pada putusan tersebut menantang penggunaan hukum oleh Trump untuk membenarkan tarif atas impor terhadap sebagian besar mitra dagang AS pada April. Hal ini juga termasuk pada serangkaian tarif terpisah yang dikenakan terhadap China, Meksiko, dan Kanada pada bulan Februari.
Selain itu, langkah Trump menuduh ketiga negara tersebut memfasilitasi aliran fentanil masuk ke AS juga turut dipertanyakan usai putusan ini dirilis. Adapun sebelumnya tuduhan tersebut juga telah dibantah oleh negara-negara terkait.
Pemerintahan Trump telah memenangkan jeda sementara dari kekalahan pengadilan pertama, yang memungkinkannya untuk memberlakukan kembali tarif selama tahap awal banding. Pengadilan diperkirakan akan memutuskan permintaan pemerintahan Trump untuk jeda jangka panjang akhir bulan ini.
Di samping itu, juga telah dilayangkan putusan kedua dari Hakim Distrik AS Rudolph Contreras. Putusan ini memiliki dampak tidak langsung dibandingkan putusan Pengadilan Perdagangan Internasional.
Sebab, putusan ini hanya menghentikan pemerintahan Trump memungut tarif dari dua bisnis kecil yang telah menggugat. Sedangkan putusan pengadilan perdagangan memblokir tarif yang telah ditentang secara luas.
Namun, putusan kedua ini berisi temuan yang lebih langsung bahwa International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) sama sekali tidak mengesahkan tarif. Putusan tegas bahwa IEEPA tidak mengesahkan tarif melemahkan kemampuan Trump untuk menggunakan tarif sebagai ancaman yang dapat dipercaya dalam perundingan dagang, tulis Departemen Kehakiman dalam mosi darurat kepada Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit D.C.
Empat pejabat senior Trump, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Lee Greer telah menyerahkan pernyataan tertulis kepada Contreras sebelum putusannya pada tanggal 29 Mei. Di dalamnya tertulis bahwa penghentian tarif akan mengancam keamanan ekonomi dan nasional Amerika Serikat dengan membahayakan negosiasi perdagangan yang rumit dengan puluhan negara lain.
Usaha kecil yang mengajukan gugatan, pembuat mainan edukatif Learning Resources Inc dan hand2mind, mengatakan mereka akan menentang upaya pemerintahan Trump untuk memblokir putusan pengadilan yang lebih rendah.
