Pemerintah Provinsi Jawa Barat berniat melepas kepemilikan saham di Bandara Internasional Jawa Barat alias Bandara Kertajati yang berlokasi di Majalengka. Pemprov Jabar mengkaji skema tukar guling alias tukar kepemilikan saham di Bandara Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara.
Pemprov Jabar menginisiasi agar kepemilikan saham di Kertajati diberikan ke pemerintah pusat. Sebagai gantinya kepemilikan pusat di Bandara Husein digantikan oleh Pemprov Jabar.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Rencana ini akan direalisasikan pada 2027. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi bilang langkah ini merupakan opsi rasional untuk mengakselerasi pengembangan BIJB Kertajati agar ditangani sepenuhnya oleh pusat, sembari mengamankan aset daerah di lokasi lain.
“Pak Gubernur kemudian berpikir, salah satu alternatifnya untuk mempercepat pengembangan tujuan dari pembangunan Kertajati, memberikan pelimpahan dari provinsi ke pusat. Maksudnya saham yang dimiliki oleh provinsi di Kertajati yang dominan itu dilepas. Diganti atau dilepas, dengan harapannya mungkin Husein. Provinsi bisa sahamnya disimpan di Husein,” ujar Dedi dikutip dari Antara, Rabu (14/1/2026).
Saat ini, Pemprov Jabar masih memegang dominasi kepemilikan saham BIJB Kertajati sebesar kurang lebih 70%, sementara sisanya dimiliki oleh PT Angkasa Pura II dan Koperasi ASN Jawa Barat.
Besarnya porsi saham daerah ini dinilai menjadi beban dalam fleksibilitas pengembangan bandara. Dengan menyerahkan saham mayoritas ke pusat, Dedi berharap kendali operasional, pelayanan, hingga pengaturan rute penerbangan dapat dieksekusi lebih cepat dan masif oleh pemerintah pusat tanpa hambatan birokrasi daerah.
“Kita sih berharap, semua saham di Kertajati diserahkan ke pusat. Nanti kemudian kita alihkan ke saham di Husein, misalnya. Jadi, biar Kertajati itu full oleh pemerintah pusat. Mulai operasionalnya, pelayanannya, penerbangan dan seterusnya,” papar Dedi.
Dedi memastikan komitmen Pemprov Jabar pada tahun anggaran 2026 tidak akan berubah untuk memodali Bandara Kertajati, kendati ada rencana pelepasan saham di 2027. Pihaknya tetap mengalokasikan penyertaan modal Rp 100 miliar untuk menghidupi Bandara Kertajati.
Dalam catatan detikcom, sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) telah menyatakan pihaknya ingin menyetop pendanaan operasional untuk Bandara Kertajati.
Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Dedi yang mengungkapkan pembiayaan melalui APBD atas Kertajati yang sekitar Rp 50 miliar hanya untuk kebutuhan manajemen operasional, perlu dihentikan karena hasilnya minim untuk Pemprov Jawa Barat.
“Kita harus jujur. Manajemennya dibiayai, digaji, tapi menghasilkan apa pun tidak,” ujar KDM.
Tonton juga video “Melihat Bandara Husein Sastranegara yang Kini Sepi Aktivitas”
