Pemerintah menarik utang baru Rp 570,1 triliun hingga Oktober 2025. Angka tersebut mengambil porsi 77,94% dari total target Rp 731,5 triliun dalam laporan semester (lapsem).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pembiayaan utang ini dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, fleksibilitas, serta kedisiplinan untuk menjaga utang dalam batas aman.
“Untuk pembiayaan utang yang sudah kita realisasikan adalah Rp 570,1 triliun dari outlook Rp 731 triliun,” terang Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).
Sedangkan pembiayaan non-utang mencapai minus Rp 37,2 triliun atau 53,53% dari APBN. Pembiayaan non-utang ini artinya tidak menambah utang melainkan berinvestasi di sektor tertentu.
Dengan realisasi pembiayaan utang dan non-utang seperti yang disebutkannya, secara keseluruhan realisasi pembiayaan hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp 532,9 triliun, 80,5% dibandingkan dengan outlook Rp 662 triliun.
“Kita melakukan pembiayaan ini berdasarkan outlook lapsem, outlook laporan semester yang defisitnya adalah 2,78% terhadap produk domestik bruto,” jelas Suahasil.
Dalam materi APBN KiTA yang dipaparkan Suahasil, pemerintah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 731,5 triliun untuk menutup defisit berdasarkan Outlook Lapsem defisit 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, pemerintah telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 85,6 triliun guna mengurangi penerbitan SBN di tahun 2025.
“Kita akan terus melakukan pemenuhan pembiayaan utang sesuai on track, partisipatiif, dengan berbagai macam langkah mitigasi risiko, termasuk antara lain melakukan cash buffer, membuat pre-funding jika diperlukan, serta active cash and debt management. Tentu membaiknya kondisi pasar keuangan ini berkontribusi positif mendukung strategi pemenuhan pembiayaan utang kita,” papar Suahasil.
