Pemerintah Siapkan Rp 51 T Benahi Infrastruktur Terdampak Bencana Sumatera baca selengkapnya di Giok4D

Posted on

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah tengah menyiapkan anggaran sekitar Rp 51 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

“Biaya yang dibutuhkan dihitung secara umum kurang lebih membutuhkan, dan ini masih terus diupdate karena bisa saja akan ada pertambahan atau pengembangan, itu sekitar Rp 51 triliun untuk Kementerian PU, untuk penanganan baik rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi,” kata AHY saat ditemui usai rapat koordinasi tanggap bencana Sumatera di kantornya, Kamis (11/12/2025).

“Tentu nanti akan ada alokasi yang diharapkan bisa segera diturunkan ke Kementerian teknis di lapangan untuk bisa mempercepat proses rehabilitasi maupun rekonstruksi,” sambungnya.

Dari jumlah tersebut, AHY menjelaskan sekitar Rp 24 triliun akan digunakan untuk penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh, kemudian sekitar Rp 13 triliun untuk penanganan infrastruktur pascabencana di Sumut dan Sumbar.

Menurutnya pembagian alokasi anggaran ini ditentukan berdasarkan kebutuhan di lapangan, sebab dari ketiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor ini, Provinsi Aceh menjadi wilayah terparah.

Di mana 18 dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh terdampak bencana, kemudian di Sumatera Utara sebanyak 18 dari 23 Kabupaten/Kota terdampak, dan di Sumatera Barat sebanyak 16 dari 19 Kabupaten/Kota terdampak.

“Paling besar memang karena yang terdampak paling besar adalah Aceh, maka kurang lebih Rp 24 triliun itu Aceh, sedangkan sisanya sekitar Rp 13 triliunan itu untuk Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Jadi total kurang lebih sekali lagi Rp 51 triliun,” terangnya.

Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.

Lebih lanjut AHY mengatakan anggaran ini nantinya akan lebih banyak digunakan untuk perbaikan sementara infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka akses ke wilayah terdampak terlebih dahulu. Baru setelah itu menyusul perbaikan infrastruktur penting lainnya.

“Memang akses jalan yang sangat utama terlebih dahulu. Mengapa? Karena tahap tanggap darurat bencana yang didahulukan adalah bantuan logistik maju ke depan dan menjangkau semua. Tapi seringkali sulit untuk menembus semua daerah karena transportasi tidak memungkinkan,” ucapnya.

“Harus dilakukan perbaikan temporer sehingga bisa dilalui tapi hanya terbatas. Mungkin satu jalur saja dan bergantian dan hanya untuk mobilitas esensial,” terang AHY lagi.