Pemerintah menyoroti dominasi swasta dalam pembangunan kawasan industri di Tanah Air. Kondisi ini menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) besar bagi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan catatan penting untuk mendorong perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanah Air.
Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan KEK, namun belum dioptimalkan. Hal ini menjadi salah satu tugas Danantara sebagai superholding dari berbagai BUMN.
“Ini juga PR bagi Danantara juga, karena Danantara di dalamnya ada kawasan-kawasan industri. Dan memang selama ini kawasan industri yang dimiliki pemerintah jauh lebih kecil dibandingkan yang dimiliki oleh swasta,” kata Airlangga dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Airlangga juga menyinggung tentang pengembangan KEK di negara tetangga seperti Vietnam. Tercatat setidaknya KEK di sana dikembangkan pada lahan seluas 1 juta hektare.
“Itu (KEK di Indonesia) masih lebih punya potensi lebih besar. Karena Vietnam sendiri kawasan ekonomi khususnya sudah mencapai 1 juta hektare,” ujarnya.
Keberadaan KEK memiliki peran besar bagi jalannya hilirisasi di Indonesia. Airlangga menyebut, keberhasilannya terlihat jelas dari hilirisasi nikel, yang kini mampu mendatangkan nilai tambah ekspor dari sebelumnya hanya US$ 4 miliar di 2016 menjadi US$ 30 miliar saat ini.
“Jadi ini tentu salah satu komponen daripada pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor-impor. Nah ini yang direncanakan untuk didorong,” kata dia.
