Pemerintah mendorong percepatan akses keuangan daerah. Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, akses keuangan daerah ini diperlukan untuk mendukung program prioritas pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk mempercepat program akses keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Nah ke depan, TPAKD diharapkan berkontribusi dalam program unggulan Bapak Presiden seperti program makan bergizi gratis terutama untuk perkuatan SDM secara awal, kemudian penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih, karena ini seluruhnya tahun depan akan dirolling lebih cepat. Kemudian perluasan akses energi bersih melalui PLTS di desa-desa,” kata dia dalam Rapat Koodinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Tak hanya itu, akses keuangan daerah juga diperlukan agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran. Pihaknya mendorong setidaknya setiap keluarga memiliki rekening bank. Saat ini, dalam data OJK, inklusi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 92,4%.
“Tentu kita berharap kalau bisa 98% (akses keuangan) bisa dicapai 2027. Nah ini kita dorong karena dengan setiap keluarga punya rekening. Bagi pemerintah untuk mengelontorkan bansos dan beberagai program pemerintah diharapkan akan tepat sasaran,” terangnya.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Dalam hal meningkatkan akses keuangan tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk pelajar melalui Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah mencapai 58,32 juta rekening atau 87,75%.
Lebih lanjut, dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstrem dan pemerataan ekonomi rakyat, UMKM ditargetkan mudah mendapatkan akses keuangan. Hal ini dibutuhkan agar memotong akses rentenir.
“Kredit melawan rentenir itu juga sudah tersalur Rp 46,71 triliun dan kredit pembiayaan sektor prioritas juga sudah mengeluarkan dan memanfaatkan dana sebesar Rp 3,71 triliun,” jelasnya.
