Pemerintah telah meluncurkan delapan stimulus ekonomi dengan total anggaran Rp 16,23 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjamin kebijakan tersebut tidak akan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.
Purbaya mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg selama dua bulan, Oktober-November dengan anggaran paling jumbo. Kebijakan tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 7 triliun.
“Ditanya defisit seperti apa? Kan yang paling besar itu 2×10 kg (bantuan pangan beras) itu sekitar Rp 7 triliun sudah ada uangnya ada kami siapkan, bukan berarti defisitnya melebar,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memperkirakan penyerapan anggaran setiap tahun. Purbaya menyebut, penggunaan anggaran ini lebih berfokus untuk mengoptimalkan sisa ruang belanja di sisa tahun berjalan.
“Saya bisa perkirakan setiap tahun berapa penyerapan berapa anggaran kita, tahun lalu ada sisa juga. Saya bisa hitung berapa sisanya. Jadi daripada sisa, tinggal 3 bulan lagi nggak terpakai, saya pakai ke sana,” terang.
Menurutnya, penggunaan anggaran untuk stimulus ekonomi ini dapat menggerakkan perekonomian tanpa mengubah defisit APBN. Purbaya menilai stimulus ini justru berdampak netral hingga positif ke APBN.
“Jadi ini adalah optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak pada perekonomian tanpa merubah defisit yang terlalu signifikan. Nanti kalau ekonomi tumbuh lebih bagus kan, kalau kita asumsikan tax ratio-nya konstan, kalau PDB tumbuh lebih cepat tax-nya jadi lebih cepat juga. Jadi dampaknya ke defisit cenderung neutral to positive,” imbuh Purbaya.
Berikut 8 Program Akselerasi 2025:
1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun) dengan anggaran Rp 198 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2025 dan Rp 198 miliar untuk TA 2026
2. Perluasan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata dengan alokasi anggaran Rp 120 miliar untuk TA 2025 dan Rp 480 miliar selama dua belas bulan di TA 2026.
3. Bantuan Pangan periode Oktober-November 2025 dengan anggaran Rp 7 triliun
4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun dengan anggaran Rp 36 miliar yang ditanggung BPJS.
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan anggaran Rp 150 miliar.
6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) untuk Kementerian Perhubungan Rp 1,8 triliun dan Kementerian PU Rp 3,5 triliun.
7. Program Deregulasi Implementasi PP28/2025 dengan anggaran TA 2025 Rp 175 miliar dan TA 2026 Rp 1,05 triliun.
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy sebesar Rp 2,7 triliun.
