Pemerintah diminta tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan zero ODOL (Over Dimension Over Loading). Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, penerapan kebijakan ini harus disertai roadmap yang jelas dan menyeluruh, agar tidak menimbulkan efek domino pada sektor logistik dan harga barang.
“Wacana ini sudah berulang dikemukakan tapi nggak pernah terealisasi karena pemerintah tidak memiliki solusi yang jelas,” ujar Trubus di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Menurutnya, kebijakan zero ODOL selama ini hanya menjadi wacana politik tanpa realisasi konkret. Ia mengakui pelarangan truk ODOL memang penting untuk keselamatan jalan dan perlindungan infrastruktur. Namun, ia menekankan, langkah ini harus diiringi solusi nyata bagi para pelaku usaha logistik yang terdampak langsung.
“Kalau ODOL dihapuskan, harus dijawab: mereka (logistik) diangkut pakai apa? Sebab ODOL itu ada karena efisiensi biaya. Kalau dilarang begitu saja, maka ongkos logistik naik, dan pada akhirnya harga barang di pasaran juga ikut naik,” kata Trubus.
Ia menambahkan, lonjakan biaya logistik ujung-ujungnya akan dibebankan ke konsumen. Karena itu, pemerintah diminta menyiapkan skema kompensasi seperti relaksasi pajak untuk industri terdampak atau subsidi pengadaan armada baru.
“Jangan sampai pelaku usaha terus-menerus jadi korban. Kalau tidak ada proteksi, maka masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya,” lanjutnya.
Trubus juga mengkritisi pendekatan pemerintah yang dinilai hanya berfokus pada larangan, tanpa menghadirkan alternatif solusi. Menurutnya, pemerintah terlihat gagap dalam menyikapi kompleksitas isu ODOL yang sudah bertahun-tahun mandek.
“Tugas pemerintah bukan cuma melarang, tapi juga wajib memberi solusi yang komprehensif dan terencana,” tegasnya.
Ia menyambut baik rencana pemberian insentif yang sempat dilontarkan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, Trubus menilai, insentif harus menyasar banyak aspek-dari relaksasi kebijakan TKDN untuk pembelian truk hingga subsidi bahan baku bagi industri.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan dan penguatan infrastruktur jalan yang sesuai dengan daya dukung kendaraan logistik. Pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan pusat untuk memperlebar jalan dan meningkatkan kapasitas Muatan Sumbu Terberat (MST).
“Jalur logistik jangan disatukan dengan kendaraan pribadi. Harus ada jalur terpisah sebagai bentuk kesiapan infrastruktur,” ucapnya.
Selain infrastruktur, peningkatan kualitas SDM juga dinilai penting. Trubus menyoroti masih banyaknya pengemudi truk berstatus sopir tembak dengan kompetensi rendah. Ia menyarankan adanya pelatihan dan pendataan sebagai bagian dari roadmap jangka panjang zero ODOL.
Ia menegaskan, seluruh kebijakan dalam roadmap zero ODOL harus berlaku nasional dan tidak hanya diterapkan parsial di wilayah tertentu seperti Jawa Barat. Menurutnya, tanpa perencanaan yang menyeluruh dan sinergi lintas sektor, kebijakan ini akan menimbulkan masalah baru.
“Kalau kebijakan ini tidak berlaku nasional dan hanya parsial, ya pasti tidak efektif. Harus ada sinergi lintas sektor dan daerah,” kata Trubus.
