Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (UB) mendorong pemerintah segera menyusun roadmap atau peta jalan industri hasil tembakau (IHT). Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus menyeimbangkan arah kebijakan cukai, pengawasan rokok ilegal, dan pengaturan produk nikotin alternatif.
Ketua PPKE FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda, menilai kebijakan di sektor tembakau saat ini belum terintegrasi dan cenderung menekan industri. Ia mengatakan, peta jalan yang komprehensif dan berbasis bukti (evidence-based policy) dibutuhkan agar pemerintah dapat mengatur industri ini secara lebih seimbang.
“Pemerintah perlu melibatkan akademisi dan pelaku industri dalam penyusunan roadmap agar kebijakan yang dihasilkan tidak timpang dan tetap berkeadilan,” ujar Candra dalam keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).
Ia menyoroti, tekanan terhadap industri kretek semakin berat akibat kebijakan cukai yang meningkat hampir setiap tahun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), produksi rokok nasional turun dari 348,1 miliar batang pada 2015 menjadi 318,15 miliar batang pada 2023.
Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), kata dia, belum efektif menurunkan angka perokok yang stagnan di kisaran 28-29 persen. Sebaliknya, kebijakan ini justru mendorong peralihan konsumsi ke rokok ilegal dan rokok elektrik.
“Fakta di lapangan menunjukkan kebijakan fiskal belum mampu mengendalikan konsumsi secara menyeluruh, tapi justru memperkuat peredaran rokok ilegal,” jelasnya.
Data DJBC menunjukkan peredaran rokok ilegal meningkat dari 5,5 persen pada 2022 menjadi 6,9 persen pada 2023. PPKE menilai kondisi ini merugikan industri legal sekaligus menurunkan potensi penerimaan negara.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Selain itu, PPKE juga menemukan adanya perubahan perilaku konsumsi, terutama di kalangan muda. Lebih dari separuh pengguna rokok elektrik berusia 15-19 tahun, menunjukkan pergeseran preferensi pasar dan tantangan baru bagi kebijakan industri.
Candra menekankan pentingnya roadmap industri hasil tembakau yang berorientasi pada keseimbangan antara pengendalian konsumsi dan keberlanjutan ekonomi. “Peta jalan yang jelas akan memperkuat daya saing, menjaga penerimaan negara, dan memastikan industri ini tetap bertahan di tengah dinamika global,” pungkasnya.
