Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan sekitar 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tidak akan mendapat bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan kedua tahun ini.
Keputusan itu diambil setelah Kemensos bersama BPS (Badan Pusat Statistik) dan BKPM (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melakukan verifikasi ulang dan ground check pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Secara rinci dalam paparan Gus Ipul tercatat dari 1,9 juta KPM yang dihapus dari daftar penerima bansos triwulan II 2025 ini, 616.367 KPM di antaranya adalah penerima PKH. Sedangkan 1.286.066 KPM lainnya adalah penerima BPNT.
“Dari hasil ground check kita, bisa kita ketahui di sana ada 1,9 juta lebih yang disebut inclusion error. Mereka semestinya tidak dapat, tapi mereka selama ini mendapatkan bantuan. Ada juga kelompok yang exclusion error, yang mestinya dapat tapi tidak dapat,” terang Gus Ipul dalam konferensi pers Menteri Usai Ratas Terkait Stimulus Ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).
Menurutnya penghapusan 1,9 juta KPM dari daftar penerima PKH dan BPNT ini berpotensi menghemat anggara bansos hingga Rp 14,4-17,9 triliun. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran, terlebih mengingat selama ini kedua program tersebut diduga tidak tepat sasaran hingga 45,0%.
“Program Keluarga Harapan dan Sembako ditengarai ada 45% yang tidak tepat sasaran. Untuk itulah dari awal Presiden memerintahkan kepada kami semua, kita, untuk konsolidasian data dan yang diberi tugas adalah Kepala BPS dan segenap jajaran,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan penghapusan sekitar 1,9 juta KPM dari daftar penerima bansos dilakukan setelah pihaknya melakukan pengecekan dan validasi terhadap 6,9 juta KPM yang diduga tidak berhak mendapatkan bansos.
“Kami juga membersihkan beberapa data yang kita sebut dengan inclusion error, dari 6,9 juta keluarga yang kami lakukan ground check itu ada 1,9 juta yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan. Sehingga dibersihkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional,” paparnya.
“Dengan demikian dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan II dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” ucap Amalia lagi.
Sehingga untuk penyaluran bansos pada triwulan II 2025 ini seluruh mengacu pada DTSEN yang sudah diverifikasi pihaknya. Di mana jumlah penerima manfaat PKH dan BPNT saat ini berada di kisaran 16,5 juta KPM.
“Maka setelah kami lakukan berbagai validasi dan juga kami lakukan verifikasi bersama BPKP maka dari 20,3 juta KPM saat ini, ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dari 16,5 juta itu, 14,3 juta memang berada di desil 1 dan sudah mulai disalurlan oleh Mensos per akhir 31 Mei,” jelasnya. pemerintah
