Menteri Perdagangan Budi Santoso merespons tentang rencana Kementerian Keuangan untuk menerapkan pajak pengenaan pajak e-commerce bagi para pedagang online di platform besar seperti Tiktok Shop, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan lainnya.
Budi mengatakan, wacana tersebut telah dibahas sejak lama. Menurutnya, rencana tersebut juga turut melibatkan otoritas perdagangan pada awal pembahasan. Namun ia tak menjelaskan kapan pembahasan itu dimulai.
“Ya awal-awal kan (kami tidak diajak), prosesnya itu lama sebenarnya. Maksudnya proses, proses untuk pembahasannya kan sudah beberapa kali ya. Ya coba nanti kita lihat ya,” ujar Budi, ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Menurutnya, saat ini wacana tersebut masih terus dibahas di Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia juga belum bisa memastikan apakah rencana itu akan berdampak negatif terhadap perdagangan online di dalam negeri atau tidak.
“Nanti kita lihat (seberapa besar dampaknya),” ujarnya.
Sebagai informasi, berdasarkan sumber Reuters, pemerintah akan mewajibkan platform e-commerce memungut pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjual. Kriteria pedagang yang dikenakan pajak adalah mereka yang memiliki omzet di atas Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
DJP Kementerian Keuangan mengungkap tujuan dari rencana menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan tujuan dari kebijakan ini untuk memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena proses pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pemungutan yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan platform tempat mereka berjualan.
“Pada prinsipnya pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, termasuk dari hasil penjualan barang dan jasa secara online. Kebijakan ini tidak mengubah prinsip dasar tersebut, namun justru memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” kata Rosmauli dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025).
Selain itu, tujuannya untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital dan menutup celah shadow economy khususnya dari pedagang online yang belum menjalankan kewajiban perpajakan, baik karena kurangnya pemahaman maupun keengganan menghadapi proses administratif yang dianggap rumit.
Dengan melibatkan marketplace sebagai pihak pemungut, diharapkan pemungutan PPh Pasal 22 ini dapat mendorong kepatuhan yang proporsional, serta memastikan bahwa kontribusi perpajakan mencerminkan kapasitas usaha secara nyata.
Dengan ketentuan ini bukan berarti ada pengenaan pajak baru. Ketentuan ini hanya mengatur pergeseran (shifting) dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri oleh pedagang online, menjadi sistem pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan marketplace sebagai pihak yang ditunjuk.
Dalam hal ini Rosmauli menekankan UMKM orang pribadi dengan omzet di bawah Rp 500 juta tetap tidak dipungut pajak. Pedagang orang pribadi dalam negeri yang beromzet sampai dengan Rp 500 juta per tahun tetap tidak dikenakan PPh dalam skema ini sesuai ketentuan yang berlaku.
