Rencana pemerintah mewajibkan e-commerce untuk memungut pajak hasil penjualan para pedagang berpotensi menaikkan harga jual barang. Meskipun, potensi kenaikan harganya diprediksi tak begitu signifikan.
Menurut Peneliti bidang Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Rani Septya, salah satu alasan masyarakat berbelanja di e-commerce adalah karena faktor kemudahan. Ia menilai regulasi baru yang nanti akan diterapkan tidak akan menurunkan penjualan.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
“Kalau soal daya saing, saya kira salah satu kelebihan e-commerce itu adalah kemudahan dalam berbelanja. Jadi, kalau pun ada sedikit kenaikan harga karena pajak, jika memang alasan berbelanja di e-commerce adalah dari sisi kemudahan, saya kira hal itu tidak akan terlalu menurunkan penjualan,” katanya saat dihubungi detikcom, Kamis (26/6/2025).
Rani berpendapat alasan pemerintah mengeluarkan aturan baru adalah untuk menyeimbangkan antara pedagang di platform online dan di luar itu. Dengan begitu para pedagang dapat lebih bersaing dari segi harga.
“Memang, jika wacana pemungutan pajak itu terjadi, efeknya adalah kenaikan harga. Namun menurut saya, salah satu alasan pemerintah adalah untuk menyamakan antara pedagang di e-commerce maupun di luar e-commerce, sehingga dapat lebih bersaing secara harga,” terang Rani.
Seperti diketahui, direncanakan platform e-commerce seperto Tokopedia hingga Shopee wajib memungut dan menyetorkan pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjual dengan omzet tahunan antara Rp 500 juta dan Rp 4,8 miliar. Kategori itulah yang secara regulasi harus membayar pajak.
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta aturan baru soal pajak di platform e-commerce diterapkan secara bertahap. Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan, pemerintah perlu mengimplementasikan itu dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku UMKM hingga infrastruktur di setiap platform.
“Dari sisi asosiasi, idEA mendorong agar kebijakan ini diterapkan secara hati-hati dan bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan para pelaku UMKM, kesiapan infrastruktur baik di sisi platform maupun pemerintah,” katanya saat dihubungi detikcom.
