Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan bahwa pembentukan family office tidak dibiayai dana APBN. Menurut Luhut, family office akan dibiayai sendiri oleh para investor yang menaruh uangnya di sana.
“Ya memang nggak ada yang mau dibiayai (APBN). Ya yang biayain dia sendiri lah. Kan orang yang taruh duitnya di situ, dia taruh duitnya di Indonesia,” ujar Luhut saat ditemui di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya mengatur soal pengenaan pajak, yang mana para investor bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak saat menaruh dananya di family office.
Meski begitu mereka harus mau memutar uangnya di Indonesia dengan berinvestasi pada sejumlah proyek. Dari proyek-proyek itulah pemerintah akan menarik pajak.
“Kita tidak pajakin waktu dia taruh. Tapi waktu dia investasikan proyek-proyek Indonesia, kita pajakin. Dan kita menjamin kerahasiaan, dan menjamin keamanannya. Dan itu yang saya katakan, mereka membutuhkan confidence dan trust pada pemerintah Indonesia,” tuturnya.
Untuk mendukung itu, Luhut menyebut pemerintah Indonesia membangun kawasan ekonomi khusus seperti yang dilakukan negara lain. Ia lalu memastikan uang yang disimpan di family office tidak akan hilang.
“Makanya kita harus membuat special economic zone, dan juga betul-betul itu berlaku seperti apa yang berlaku di tempat-tempat internasional yang lain. Dan itu kita harus. Karena betul-betul menjamin bahwa uang dia itu tidak hilang,” tutur Luhut.
Pengusaha yang tertarik menyimpan dananya di family office Indonesia juga disebut cukup banyak. Namun, Luhut belum mau membocorkan pihak-pihak yang dimaksudnya.
“Buanyak! Dari mana saja. Sekarang (family office) Singapura, mereka capek juga mungkin taruh sana. Di Tiongkok, mereka pikir-pikir kenapa di Tiongkok bisa, tidak di Indonesia, dan selanjutnya. Banyak sekali,” imbuh Luhut.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Saat ini regulasi family office sedang dikerjakan pemerintah. Luhut yakin dengan naiknya Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan maka regulasi family office akan segera rampung.
“Ya itu dalam kita kerjain. Sekarang saya pikir, ya dengan Menteri Keuangan yang baru, mestinya lebih cepat,” tutupnya.
