Keterlambatan pengiriman telur dan cabai untuk daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) bisa terjadi menyusul demo para sopir terkait pelarangan truk obesitas atau over dimension-over load (ODOL).
“Mengenai demo ODOL, ini sudah cukup mengganggu karena beberapa asosiasi telur maupun cabai, telah berkirim surat kepada kami mengenai keterlambatan, sehingga ini akan mengganggu pasokan, khususnya di Jakarta, di DKI,” ungkap Direktur Ketersediaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, dikutip dari YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/6/2025).
Pelarangan truk obesitas ini telah diatur melalui program nasional Zero ODOL. Namun, implementasi program tersebut molor hingga saat ini.
Zero ODOL ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Baranh dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
Kemudian wacana implementasi Peremenhub yang disebut berlaku tahun depan memicu penolakan para supir truk. Akibatnya, terang Indra, arus logistik pangan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah terganggu.
“Ini mulai naik lagi isunya, dan ini memang mengganggu arus logistik pangan, khususnya dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang masuk ke DKI maupun Jawa Barat,” terang Indra.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan penerapan aturan Zero ODOL berlaku efektif tahun 2026.
AHY menerangkan, lambatnya implementasi program zero ODOL lantaran masih dalam pembahasan di lintas sektoral. Ia menyebut, pembahasan zero odol tidak cukup hanya dilakukan dua kali pembahasan.
“Kita tadi targetkan tahun depan efektifnya 2026 karena kita sekali lagi tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan. Ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya,” kata AHY usai rapat koordinasi terkait kendaraan dan truk odol di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
AHY mengatakan, pemerintah juga bakal melibatkan pelaku usaha logistik, baik di skala nasional maupun tingkat daerah. Melalui pertemuan dengan pelaku usaha, program Zero ODOL juga akan disesuaikan kembali.
Ia menjelaskan, pemerintah akan menetapkan satu wilayah percontohan untuk implementasi program Zero ODOL, salah satunya Jawa Barat. Jawa Barat dipilih lantaran memiliki 54 kawasan industri dari 164 total keseluruhan di Indonesia.
