Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle Income Country (UMIC) ternyata menyimpan ironi. Di balik klaim pertumbuhan ekonomi yang gemilang, standar kesejahteraan global justru menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia belum benar-benar hidup sejahtera.
Laporan terbaru Bank Dunia menetapkan garis kesejahteraan global bagi negara UMIC sebesar US$ 8,30 per orang per hari (PPP) atau setara Rp 138.610 (kurs Rp 16.700).
Dengan patokan ini, sekitar dua pertiga penduduk Indonesia masih berada di bawah ambang kesejahteraan global. Fakta tersebut kontras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat kemiskinan nasional hanya 8,57%.
Menurut ekonom Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni, perbedaan angka itu bukanlah pertentangan statistik, melainkan cerminan standar yang berbeda.
“Perbedaan ini bukan kontradiksi, melainkan refleksi dari dua standar kesejahteraan yang berbeda. Yang perlu digarisbawahi, standar global menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan nyata bagi sebagian besar rakyat,” ujar Farouk dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).
Ketimpangan ini juga terlihat dari struktur kelas sosial di tanah air yang dinilai masih sangat rapuh. Data BPS menunjukkan kelas menengah Indonesia baru mencakup sekitar 17% dari populasi.
Angka ini dianggap terlalu mini untuk menopang stabilitas ekonomi jangka panjang. Padahal, menurut Farouk, negara-negara yang sukses keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) biasanya memiliki basis kelas menengah yang besar dan punya daya beli kuat.
“Tanpa perluasan kelas menengah dan penurunan kemiskinan secara masif, pertumbuhan hanya akan menjadi angka, bukan jalan menuju keadilan sosial dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju,” tutur dia.
Farouk juga menyoroti pola pembangunan yang selama ini dianggap terlalu fokus pada ekspansi berbasis konsesi yang hanya menguntungkan segelintir elite. Dampaknya bukan cuma soal ekonomi, tapi juga bencana alam.
“Rangkaian bencana banjir di berbagai wilayah Sumatra menunjukkan bagaimana model pembangunan yang mengabaikan tata kelola lahan, keberlanjutan lingkungan, dan hak masyarakat lokal justru menciptakan kerugian sosial yang jauh melampaui manfaat ekonomi yang dihasilkan,” tambah Farouk.
Sebagai jalan keluar di tengah rapuhnya pasar kerja domestik, Farouk mendorong pemerintah untuk lebih serius mengintegrasikan tenaga kerja terampil Indonesia ke pasar global. Melalui program Public-Private Partnership (PPP), pemerintah bisa melatih tenaga profesional di bidang kesehatan, teknik, hingga teknologi untuk bekerja di luar negeri. Strategi ini dianggap ampuh untuk menggenjot remitansi dan mencetak kelas menengah baru secara cepat.
“Strategi ini tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga mempercepat pembentukan kelas menengah baru melalui peningkatan pendapatan dan remitansi produktif,” terang Farouk.
