Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membanggakan implementasi dari sistem pembayaran quick response Code Indonesian Standard (QRIS). Dengan kekuatan ekonomi digital RI, menurutnya Indonesia tidak takut lagi dengan ancaman tarif, seperti tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tengah ramai dibicarakan.
Airlangga mengatakan, nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai US$ 150 miliar. Hal ini salah satunya didukung oleh keberhasilan implementasi sistem QRIS yang kini juga telah melebarkan sayapnya hingga ke luar negeri.
“Jadi jangan khawatir di bidang digital itu kita kalah, kita di digital ini sangat menguasai. Bahkan, kita ekonomi digital kita US$ 150 miliar dan ekonomi digital (RI) tidak takut terhadap tarif-tarifan. Karena barangnya itu bisa berjalan,” kata Airlangga dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Airlangga mengatakan, saat ini pengguna QRIS telah tembus 56 juta pengguna, melampaui pengguna credit card. Adapun data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mencatat, jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia per Juni 2025 mencapai 18,8 juta.
“QRIS rupanya menyalip penggunaan credit card. Makanya berbagai operator mulai jengah melihat bagaimana kita bisa bergerak cepat dan jumlah pengguna QRIS sudah 56 juta. Jadi kita mempunyai resilience,” ujarnya.
Selain itu, melalui kesepakatan Local Currency Transaction (LCT), RI telah bekerja sama dengan sejumlah negara untuk implementasi QRIS. Dengan demikian nantinya, QRIS bisa digunakan di Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea hingga United Arab Emirates.
Menurut Airlangga, perkembangan ekonomi digital RI menjadi salah satu katalisator dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi menuju 8%. Hal ini menyusul bisnis logistik dan pergudangan atau warehouse di RI yang akan melonjak jauh di atas pertumbuhan ekonomi.
“Salah satu yang mendukung, salah satu tanda-tanda perkembangan ekonomi digital adalah bisnis logistik dan warehouse yang tumbuhnya 8%. Jauh di atas pertumbuhan ekonomi,” kata dia.
Sebagai informasi, QRIS menjadi sorotan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga masuk dalam pembahasan negosiasi tarif antara Indonesia-AS. Hal tersebut juga menjadi sorotan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dalam laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis pada akhir Maret 2025.
USTR menilai Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran membuat perusahaan-perusahaan asal AS khawatir.
“Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, khawatir selama proses pembuatan kebijakan kode QR BI, para pemangku kepentingan internasional tidak diberi tahu tentang perubahan yang mungkin terjadi atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka mengenai sistem tersebut, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi secara lancar dengan sistem pembayaran yang ada,” tulis USTR dikutip dari dokumen tersebut, Minggu (20/4/2025).
Simak juga Video Tambah Tahu: QRIS Go International! Bisa Dipakai di Negara-negara Ini
