Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS, Kevin Hassett mengatakan bahwa ia sangat optimistis dengan kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China, setelah kedua belah pihak bertemu pada hari Senin (9/6) di London.
Komentar Hassett muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan pekan lalu bahwa ia melakukan percakapan yang sangat baik dengan Presiden China, Xi Jinping dan mengalami perkembangan pesat.
Hassett mengatakan, AS ingin memulihkan pasokan mineral langka, yang penting dan digunakan dalam pembuatan elektronik. Ia ingin mengembalikan mineral ini ke tingkat yang sama sebelum awal April, ketika perang dagang AS-China meningkat.
“Ekspor mineral penting tersebut telah dilepaskan pada tingkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya, tetapi tidak setinggi yang kami yakini telah kami sepakati di Jenewa,” kata Hassett, dikutip dari CNN, Senin (9/6/2025).
Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick akan memimpin negosiasi di London bersama Menteri Keuangan AS, Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer yang pada Mei 2025 sempat memimpin pembicaraan perdagangan di Jenewa. Namun, ketegangan antara kedua negara meningkat beberapa minggu kemudian setelah Trump mengunggah di Truth Social bahwa China benar-benar melanggar perjanjian dagang 90 hari.
Berdasarkan perjanjian tersebut, AS untuk sementara menurunkan tarif keseluruhan atas barang-barang China dari 145% menjadi 30%, sementara China memangkas pungutan atas impor AS dari 125% menjadi 10%. Berdasarkan perjanjian tersebut, China akan menangguhkan atau membatalkan tindakan balasan nontarif yang dikenakan kepada AS sejak 2 April 2025. Bagian dari tindakan balasan China ke AS termasuk pembatasan ekspor atas beberapa mineral langka, yang merupakan komponen penting yang digunakan dalam produk seperti iPhone, kendaraan listrik, dan jet tempur.
Pada 2 April 2025, Trump memberlakukan tarif timbal balik kepada puluhan mitra dagang sebelum menghentikan sementara tarif tersebut selama 90 hari, dan menurunkannya ke tarif dasar 10%. Hassett mengatakan pada Minggu (8/6), pihaknya menolak untuk mengatakan tarif dasar yang akan diberlakukan ke depannya karena pemerintahan Trump melanjutkan negosiasi dengan mitra dagang menjelang batas waktu 9 Juli.
“Anda dapat yakin bahwa akan ada beberapa tarif,” kata Hassett.
Sementara itu, Menteri Perdagangan AS, Lutnick mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengenakan tarif di bawah 10% dan mengharapkan tarif dasar tersebut di masa mendatang. Pemerintahan Trump sejauh ini hanya mengumumkan satu kesepakatan perdagangan, yaitu dengan Inggris Raya.
Pemerintahan Trump telah menggaungkan bahwa negara-negara lain, khususnya China, akan menanggung beban tarif. Para pebisnis dan ekonom telah memperingatkan sebaliknya, yang memicu ketidakpastian tentang belanja konsumen dan ketakutan akan potensi resesi.
Di tengah kekhawatiran tersebut, inflasi AS melambat ke tingkat terendah dalam lebih dari empat tahun pada April. Tingkat inflasi tahunan turun dari 2,4% pada Maret menjadi 2,3% karena harga konsumen naik 0,2%, menurut data Indeks Harga Konsumen.
“Semua kebijakan kita bersama-sama mengurangi inflasi dan membantu mengurangi defisit dengan mendapatkan pendapatan dari negara lain,” kata Hassett.
Departemen Keuangan melaporkan bahwa rekor US$ 16,3 miliar dikumpulkan bea cukai pada April, melonjak tajam dari US$ 8,75 miliar pada Maret. Sepanjang 2025, AS telah mengantongi penerimaan bea cukai US$ 63,3 miliar, naik lebih dari US$ 15 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kantor Anggaran Kongres AS memperkirakan bahwa peningkatan pendapatan tarif, tanpa memperhitungkan dampak pada ekonomi AS, dapat mengurangi total defisit sebesar US$ 3 triliun selama dekade berikutnya.
Menurut laporan CBO pada Juni 2024, defisit pemerintah AS mencapai sekitar US$ 2 triliun pada 2024, atau sekitar 7% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, menurut estimasi CBO terkini, RUU yang diajukan oleh Partai Republik di DPR untuk memberlakukan agenda kebijakan Trump akan menambah utang pemerintah sebesar US$ 3,8 triliun ke dalam utang pemerintah yang mencapai US$ 36 triliun.
