Komisi XI DPR mempertanyakan sistem keamanan siber kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul keluhan nasabah PT Mirae Asset Sekuritas yang mengaku kehilangan dana investasi Rp 71 miliar dari akun Rekening Dana Nasabah (RDN). Keluhan ini dinilai dapat menurunkan kepercayaan investor ritel di pasar modal.
“Ada seorang nasabah di PT Mirae Asset Sekuritas yang mengaku kehilangan dana investasi Rp 71 miliar di akun RDN miliknya. Jadi, ini sudah menambah daftar panjang kejadian serupa yang terjadi pada rentang waktu hanya di tahun 2025 ini dan ini menunjukkan bahwa memang persoalan keamanan di reksa dana ini harus segera kita tangani bersama,” ungkap Anggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin dalam Rapat Kerja (Raker) bersama OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, mengaku masih mendalami duduk perkara kasus tersebut. Namun berdasarkan laporan yang ia terima, kasus tersebut tidak terkait RDN.
“Masih dalam investigasi yang untuk yang Mirae, tapi itu bukan terkait dengan RDN,” ungkap Inarno dalam kesempatan yang sama.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Inarno menjelaskan, nasabah terkait mengaku kehilangan dana karena menjual saham-saham blue chip tanpa sepengetahuannya. Kemudian, dana hasil penjualan ini dialihkan untuk membeli saham-saham selain blue chip.
“Investor itu menjual saham yang blue chip, pengakuannya, tidak sepengetahuan dia dan dibelikan saham-saham yang bukan blue chip. Ini sedang kami investigasi,” jelasnya.
OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memperkuat sistem keamanan siber anggota bursa (AB) untuk memitigasi terjadinya pembobolan RDN. Hal ini menjadi konsentrasi OJK dan BEI untuk memperkuat ekosistem pasar modal.
“Terkait dengan cyber security, itu dalam 2026 ini kita betul-betul konsentrasi bersama dengan Bursa untuk meningkatkan cyber security di ekosistem di pasar modal,” pungkasnya.
Lihat juga Video ‘Pengaruh SLIK OJK Terhadap Pembelian Rumah KPR’:
