Sekitar 40% warga Kenya hidup dalam kemiskinan. Mereka semakin terpuruk dengan melonjaknya biaya hidup, terbatasnya lapangan kerja, dan skandal korupsi yang terus-menerus terjadi.
Salah satunya dialami pedagang kaki lima yang juga ibu dari lima anak, Christine Naswa, mengeluhkan keadaan ekonomi negaranya saat sedang menjajakan sayuran di salah satu jalan raya tersibuk di Nairobi.
“Ekonomi sedang sangat buruk saat ini. Tidak ada uang di Kenya. Saya bahkan tidak mampu memberi makan anak-anak saya, biaya hidup tinggi, dan keuntungan saya rendah. Ada hari-hari ketika saya tidak mendapatkan apa pun,” kata Naswa, 40 tahun kepada AFP dikutip dari Channels TV, Sabtu (28/6/2025).
Negara Afrika Timur ini merupakan titik terang ekonomi di kawasan yang bermasalah, masih menghadapi tantangan besar dan baru saja melewati tahun yang sulit. Kekecewaan masyarakat menjadi protes yang mematikan pada Juni tahun lalu, dengan penerapan pajak baru dalam RUU keuangan Presiden William Ruto sebagai pemicunya.
Meskipun beberapa pajak dibatalkan, banyak warga Kenya yang berjuang lebih keras dari sebelumnya. Kenya memiliki ekonomi yang beragam termasuk sektor pertanian, jasa, dan pariwisata yang kuat.
Namun, untuk mencapai status negara berpendapatan menengah yang pesat diperlukan investasi. Di sisi lain, Kenya terlilit utang yang besar kepada pemberi pinjaman asing, membayar bunga lebih besar atas pinjaman tersebut daripada bunga yang harus dibayarkan untuk kesehatan dan pendidikan di negaranya.
Sementara itu, warga Kenya mengeluhkan bahwa pajak sudah terlalu tinggi, dengan sebagian besar beban dibebankan pada sektor formal yang kecil, yang hanya menyerap kurang dari 20% lapangan pekerjaan.
“Tahun ini merupakan tahun tersulit dalam sejarah bisnis kami selama 36 tahun. Begitu pemerintah baru terpilih, dalam beberapa bulan pertama, mereka langsung menaikkan pajak,” kata seorang pemilik toko di distrik komersial Nairobi, yang enggan menyebutkan namanya karena tokonya pernah dijarah selama protes.
Presiden Ruto telah menyia-nyiakan reputasi baiknya saat menjabat pada 2022, kata para analis.
“Ada banyak sekali ketidakpercayaan dan kekecewaan terhadap pemerintahan Ruto. Dia berkuasa dengan menjanjikan begitu banyak hal kehidupan yang lebih baik bagi warga biasa dan sebaliknya, memutuskan untuk menaikkan pajak, dan itu dianggap sebagai pengkhianatan besar,” kata Patricia Rodrigues, konsultan global dari Control Risks.
Lembaga internasional seperti IMF mengatakan, Kenya tidak punya pilihan selain menaikkan pajak untuk memenuhi kebutuhan 55 juta warganya yang terus meningkat.
“Kita sudah mencapai batas berapa banyak pajak yang bersedia ditanggung warga Kenya. Gagasan bahwa Anda dapat menaikkan pajak untuk menutupi inefisiensi pemerintah dan membayar utang yang menurut banyak warga Kenya tidak digunakan dengan baik. Gagasan itu sudah tidak ada lagi,” kata Kwame Owino, dari Institute for Economic Affairs.
Sebagian orang mengatakan masalah Kenya dapat diselesaikan jika tindakan serius diambil terhadap korupsi, tetapi Rodrigues mengatakan bahwa masalah tersebut sangat mengakar.
