Pemerintah kembali berencana ingin membuat satu Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras di seluruh Indonesia. Untuk diketahui, HET beras saat ini terbagi menjadi tiga zona, jadi ada perbedaan HET di pulau Jawa hingga Indonesia bagian Timur.
“Kita akan hitung agar nanti beras ini bisa satu harga di seluruh Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).
Rencana ini muncul dalam rangka ingin meningkatkan margin dari Perum Bulog. Karena selama ini dengan HET yang berbeda-beda, keuntungan Perum Bulog hanya Rp 50 per kilogram beras. Sementara, Zulhas bilang tugas Bulog cukup berat terutama mengintervensi harga beras hingga ke Indonesia bagian Timur.
“Yang masih menjadi PR, Bulog ini yang jadi andalan dalam kita, terbukti berhasil. Harga gabah sekarang sudah Rp 6.500/kg. Itu berhasil. Penyaluran SPHP juga Bulog, penyerap gabah juga Bulog. Tapi Bulog itu hanya dikasih margin Rp 50. Kalau Rp 50 kali Rp 3 juta berapa itu? Rp 150 miliar. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku, ya kan nggak mungkin,” jelasnya.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Pemerintah akan melakukan rapat koordinasi lagi untuk membahas khusus mengenai rencana tersebut. Zulhas mengatakan pemerintah juga akan menyampaikan rencana ini kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP. Kita akan hitung agar nanti beras ini bisa satu harga di seluruh Indonesia. Jangan sampai nanti seluruh seluruh kita jarak 3T, tertinggal, terluar, terdepan itu. Tertinggal, terluar, termiskin, tapi membayar. Nah nanti kita akan rapat berikutnya tahun 2026,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana merevisi harga eceran tertinggi (HET) beras. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan pihaknya bersama Kementerian/Lembaga terkait sudah menyelesaikan pembahasan revisi ketentuan dua kualitas beras premium dan medium.
Meski begitu Zulhas mengaku belum bisa menyampaikan lebih jauh terkait hal ini, sebab pembahasan revisi tersebut masih harus dilaporkan lebih dulu ke Presiden Prabowo Subianto dan menunggu persetujuannya.
“Ya, kami sudah rapat. Tentu nanti kami akan lapor kepada Pak Presiden dulu, ya. Sudah, tapi belum bisa diumumkan sebelum lapor kepada Pak Presiden. Kami akan lapor dulu,” kata Zulhas singkat di Kantornya, Rabu (13/8/2025).
