Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan pembukaan blokir anggaran Rp 19,69 triliun untuk pagu tahun anggaran (TA) 2025. Anggaran itu akan digunakan untuk menuntaskan sejumlah program, mulai dari Sekolah Rakyat (SR) Tahap II hingga Inpres Jalan Daerah (IJD).
Permohonan ini disampaikan oleh Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Pembukaan blokir itu dibutuhkan untuk menyelesaikan sejumlah program-program prioritas pemerintah.
“Dalam kesempatan ini kami juga berencana mengusulkan buka blokir Rp 19,69 triliun yang kami targetkan insyaallah selesai pada bulan September 2025,” kata Dody di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
Anggaran blokir yang diminta dibuka tersebut akan dipergunakan antara lain pertama, untuk pelaksanaan Inpres Nomor 8 tahun 2025 tentang Sekolah Rakyat. Sebanyak Rp 6,6 triliun akan digunakan membangun Sekolah Rakyat tahap II untuk 100 lokasi yang paling lambat rampung Juni 2026.
Kedua, untuk pelaksanaan Inpres Irigasi Tahap III sebesar Rp 3,09 triliun untuk irigasi 146.503 hektare (ha). Ketiga, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahap I sebesar Rp 4 triliun untuk jalan 742,24 kilometer (km) dan jembatan 428 meter.
Keempat, IJDP Tahap II sebesar Rp 2,9 triliun untuk jalan 496,75 km dan jembatan 17,4 m. Kelima, dukungan pelaksanaan tusi Kementerian PU serta gaji ASN baru sebesar Rp 0,38 triliun.
Keenam, pelaksanaan Inpres Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yakni pada Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Wanam, Papua Selatan, sebesar Rp 2,72 triliun untuk target irigasi 10.000 ha dan jalan 32,23 km dari target 138,5 km.
“Ini adalah kawasan sentra produksi pangan di Papua Selatan, Merauke, sebesar Rp 2,72 triliun. Saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan,” ujar Dody.
Lebih lanjut Dody menjelaskan, pagu DIPA efektif Kementerian PU sesuai Rapat Kerja (Raker) DPR 9 Juli 2025 adalah sebesar Rp 83,96 triliun. Kemudian pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun.
Usulan itu antara lain untuk realisasi program Sekolah Rakyat tahap 1C sebesar Rp 0,4 triliun untuk 63 lokasi baru. serta melanjutkan proyek Multi Years Contract (MYC) sebesar Rp 2,2 triliun.
Dengan tambahan tersebut, status pagu DIPA per 1 September 2025 mencapai Rp 86,60 triliun. Adapun Surat Penetapan Revisi Anggaran (SPRA) penambahan pagu ini terbit pada rentang tanggal 24 Juli s.d 1 September 2025.
Sementara itu, apabila usulan pembukaan blokir anggaran Kementerian PU dikabulkan, maka jumlah anggarannya pada tahun ini akan bertambah lebih banyak. Berdasarkan hitung-hitungan kasar, jumlahnya bisa menjadi sekitar Rp 106,29 triliun.
