Pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih menjadi momen yang ditunggu-tunggu banyak pencari kerja. Terlebih setelah pemerintah tak membuka lowongan CPNS pada 2025 kemarin.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pihaknya masih menghitung kebutuhan CPNS di berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Kebutuhan ini didasarkan pada pengajuan masing-masing K/L.
“Kita hitung dulu, nanti kementerian/lembaga tentunya harus sudah mempersiapkan diri untuk kebutuhan pekerjaannya,” kata Rini di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
Pihaknya akan memberikan perhatian khusus agar seleksi CPNS dapat menyerap banyak lulusan baru alias fresh graduate. “CPNS, tentunya saya concern ya terhadap teman-teman dari fresh graduate,” ucapnya.
Sebelumnya, Rini juga sudah berbicara pembukaan seleksi CPNS 2026, Kementerian PAN-RB masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Rini menegaskan saat ini pihaknya masih menghitung keperluan pegawai pemerintah sesuai dengan permintaan masing-masing K/L.
“Kita lihat dulu, belum ada arahan dari bapak presiden. Kan kita harus hitung lagi, karena ini kan per 5 tahunan, ini sudah kemarin kan yang 2024,” jelas Rini di Gedung Peruri, Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025).
Terakhir, dirinya mengaku telah meminta seluruh K/L segera memetakan kebutuhan pegawai. Baru setelah itu pihaknya akan melihat posisi yang ditambah hingga dikurangi.
“Saya sudah meminta mereka (kementerian) untuk melakukan analisis kebutuhan sesuai dengan strategi lima tahun ke depan. Jadi, kan kita supaya bisa lihat apakah nanti akan ada positif growth terhadap jabatan-jabatan tentu. Apakah ada harus minus growth atau memang harus tetap seperti itu,” kata Rini di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).
Terlepas dari itu pihaknya fokus pada regenerasi ASN dan menyelesaikan seleksi sebelumnya, khususnya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu. Sebab, masih banyak ASN yang belum menerima Surat Keputusan (SK) dari instansi, padahal target penetapan SK seharusnya selesai Oktober.
“Kan kemarin targetnya tanggal Oktober, dan itu banyak pemerintah yang belum menetapkan SK-nya. Khusus untuk yang paruh waktu maupun PPPK gitu,” jelasnya.
