Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini belum bisa memastikan apakah pemerintah akan membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2025. Sebab hingga saat ini pihaknya belum mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengadaan seleksi abdi negara tersebut.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
“Belum, belum ada. Belum ada arahan dari Presiden,” jawab Rini singkat saat ditemui wartawan usai Rapat Koordinasi RPP Tata Kelola Penyelenggara Program MBG di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Namun saat dimintakan konfirmasi apakah pemerintah berencana untuk membuka seleksi CPNS 2025, ia hanya mengatakan pihaknya masih fokus menyelesaikan pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Tata Kelola Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah dibahas dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Kemenko Bidang Pangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
“Kita selesaikan dulu ya, selesaikan dulu yang ini,” ujar Rini.
“Para Menteri itu ada usulan, dari Menteri Bappenas dan dari Pak Menko Pangan untuk menyusun Perpres mengenai Tata Kelola. Jadi kita bahas bagaimana perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional, itu saja,” terangnya.
Sebagai informasi, pada Januari 2025 lalu Rini sempat memperkirakan diperlukan sekitar 300-400 ribu jabatan untuk mengisi Kementerian/Lembaga (K/L), khususnya K/L baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
Namun saat itu ia juga mengatakan proses seleksi CPNS untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut baru akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Prabowo.
“Seperti saya sampaikan nanti saya tuh harus dihitung kembali, tetapi kan tadi masih ada sekitar 400 atau 300 ribu posisi yang belum terisi. Kalau Pak Presiden mengizinkan, nanti kita akan tentunya buka,” ujar Rini saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025) lalu.
Rini menjelaskan untuk membuka seleksi CPNS, Kementerian PANRB sampai saat ini juga belum bisa memastikan berapa kebutuhan tambahan pegawai yang diperlukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.
Sebab dari masing-masing K/L baru perlu terlebih dahulu melakukan pemetaan jabatan dan jumlah tambahan pegawai yang diperlukan. Barulah setelah itu pihaknya akan melakukan perhitungan kembali dan membuka seleksi CPNS sesuai kebutuhan.
Di luar itu, Rini mengaku belum membahas rencana seleksi CPNS untuk Kementerian baru ini dengan Prabowo. Sebab, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penataan kepegawaian.
“Jadi saya belum membicarakan ini dengan bapak Presiden karena saya baru ditugaskan untuk melakukan penataan terlebih dahulu, karena kan pengisian orang-orangnya terlebih dahulu,” tutur Rini.
