Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara usai Menteri Keuangan (Menkeu) RI digugat putri Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto. Gugatan itu didaftarkan pada 12 September 2025.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengaku sampai saat ini pihaknya belum menerima surat terkait gugatan tersebut.
“Sampai semalam kita cek belum ada surat terkait hal tersebut ke Kemenkeu,” ujar Deni kepada detikcom, Kamis (18/9/2025).
Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan nomor perkara 308/G/2025/PTUN.JKT. Belum diketahui isi gugatan tersebut karena detail perkara belum ditampilkan.
Jika mengacu pada waktu pendaftaran gugatan, Tutut Soeharto melayangkan gugatan setelah Menkeu dijabat Purbaya Yudhi Sadewa per Senin (8/9), menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Sejumlah pihak menyebut gugatan terkait Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara. Beleid itu tertanggal 17 Juli 2025, di mana posisi Menkeu saat itu masih dijabat Sri Mulyani.
Deni tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut apakah gugatan tersebut benar terkait KMK Nomor 266/MK/KN/2025 atau bukan. Ia mengaku belum bisa memberikan penjelasan, sampai surat gugatan tersebut diterima Kemenkeu.
Detikcom juga sudah berupaya menghubungi Ibnu Setyo Hastomo selaku kuasa hukum Tutut Soeharto. Upaya konfirmasi terkait isu permasalahan KMK Nomor 266/MK/KN/2025 belum direspons sampai berita ini tayang.
