Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono, dan Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Airlangga mengatakan dalam pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis, termasuk perkembangan negosiasi antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump.
“Terkait dengan update perkembangan negosiasi dengan Amerika dan juga terkait dengan perganjian lain termasuk I-EU CEPA,” terang Airlangga saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Rabu (30/4/2025).
Sementara soal perkembangan negosiasi dengan pemerintah AS, Airlangga sedikit berbicara. Ia hanya menekankan negosiasi antara Indonesia dengan AS ini masih dalam proses.
“Perkembangannya kita tunggu saja,” jawab Airlangga .
“Terkait tarif kan sedang proses, sedang berjalan. Jadi kita tunggu saja proses yang sedang berjalan,” sambungnya.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono juga mengatakan proses negosiasi kebijakan tarif resiprokal AS dengan Indonesia masih terus berjalan hingga dua bulan atau kurang lebih 60 hari ke depan.
Dalam kurun waktu itu, ia menyebut Kementerian/Lembaga (K/L) terkait akan terus berdiskusi dan mengkaji berbagai kebijakan yang bisa diterapkan sehingga Indonesia terhindar dari pengenaan tarif Presiden Donald Trump.
“Jadi kita jalan selama 60 hari tadi, kita akan bekerja,” kata Thomas.
“Intinya kita working group meeting untuk meneruskan segala sesuatunya yang dilakukan oleh Pak Menko (Airlangga), Ibu Menkeu (Sri Mulyani), dan Ibu Mari (Wakil Ketua DEN) dalam dua minggu terakhir ini. Semua baik, semua berjalan lancar. Sekarang kita kerja,” sambungnya.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menambahkan proses negosiasi dengan Pemerintah AS masih proses, sehingga perlu berkoordinasi dan memberikan masukan yang dapat menguntungkan Indonesia dalam negosiasi tersebut.
“Kan ini akan ada follow up-nya, perundingan juga akan makin berjalan, sehingga koordinasi dan juga support dari semua Kementerian terkait, terutama yang berhubungan yang sudah dibicarakan. Nah itu yang perlu kita laksanakan dan implementasinya,” paparnya.
“Oleh sebab itu, ya tentunya kehadiran kami di Kementerian lain adalah untuk men-support supaya negosiasinya dan juga masukannya sehingga ini juga menghasilkan hasil yang optimal untuk kepentingan baik untuk kepentingan Indonesia maupun kepentingan kita semuanya,” lanjut Rosan.
